Menko PMK Puan: Pemerintah Fokus pada Kartu Indonesia Sehat dan Pintar

Jakarta - 2 Program utama yang akan digenjot di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dikomandani Puan Maharani adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bahkan, salah satu dari program ini ini akan diluncurkan mulai bulan depan. Apa sajakah kendalanya?

"Yang pasti KIP harus di-launching 2015. Kapan dan teknisnya, minggu depan kami lakukan rakornya. Fokusnya KIS minggu pertama (awal November) di-launching Pak Presiden. KIP juga begitu. Masih dikoordinasikan supaya sinergis, supaya lembaga terkait siap menyalurkan," kata Menko Puan Maharani.

Hal itu disampaikan dia usai menggelar rapat koordinasi (rakor) perdana dengan jajaran 8 kementerian di bawahnya di Kantor Kemenko PMK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2014).

Berikut wawancara lengkap dengan Menko PMK Puan Maharani:

Soal Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang akan diluncurkan pekan depan, bagaimana sistem anggarannya?

Memang anggaran untuk KIS dan KIP jadi salah satu hal yang kita bicarakan dengan Menkeu. Lalu Pak Jokowi dan Pak JK sudah menyiapkan anggaran untuk meluncurkan KIP dan KIS. Berapa besarnya dan bagaimana tahapannya, masih menjadi hal yang kami diskusikan dengan Kemenkeu dan menteri terkait. Saya harap kementerian terkait bisa mengkoordinasikan anggaran peluncuran.

Model KIS dan KIP ini bukannya sudah ada sebelumnya? Apa bedanya KIS dengan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), KIP dan Bidik Misi, karena sepintas tidak jauh berbeda? Apa sudah dikomunikasikan ke Kemenkeu karena penambahan premi pasti berimbas pada fiskal?

Bedanya di KIS ada tambahan cakupan yang di-cover dibanding oleh JKN, salah satunya pemasangan alat kontrasepsi gratis, HIV dan kecelakaan yang menambah cover dari JKN.

Kalau ditanya berapa kira-kira jumlah yang di-cover saat ini, kami prioritas keluarga prasejahtera, yang tercover dan yang belum. Itu yang kami prioritaskan pada launching minggu depan.

Tidak bisa dilakukan langsung, tapi memang ada tahapan. Kalau tidak bisa berjalan mulus dan sempurna tentu jadi bahan evaluasi untuk di-follow up sehingga bisa direspons antisipasi dari keinginan.

Bagaimana proses program KIP dan KIS secara bertahap?

Memang kapan atau bagaimana prosesnya masih jadi hal yang kami koordinasikan. Yang pasti KIP harus di-launching 2015. Kapan dan teknisnya, minggu depan kami lakukan rakornya. Fokusnya KIS minggu pertama (awal November) di-launching Pak Presiden. KIP juga begitu. Masih dikoordinasikan supaya sinergis, supaya lembaga terkait siap menyalurkan.

Bagaimana koordinasi struktural dengan kementerian baru?

Kebetulan di kementerian terkait ada dua kementerian yang masih terkait dengan kementerian lain. Koordinasi yang ada tidak ada masalah sama sekali, kami tetap bisa koordinasi.

Pemerintah fokus ke program KIP dan KIS. Sesuai arahan Presiden, fokus pada itu dulu. Untuk program selanjutnya disesuaikan dengan RPJM (Rencana Panjang Jangka Menengah) yang akan datang. Semua kementerian fokus pada tugas dari Presiden.

Berapa lama transisi semua kementerian bisa selesai?

Harusnya sudah bisa selesai sebelum Desember. Kami berharap 2015 semua bisa dalam posisi masing-masing, bisa mengoptimalkan SDM. Apapun yang bisa diberi kementerian harus bisa maksimal.

Apa transisi menteri ini tidak ada kendala dana?

Pastinya ada kendala dan masalah tapi bukan berarti kita nggak cari solusi. Kita tetap bersemangat. Apapun kita tidak berhenti bekerja supaya masyarakat mendapatkan hasilnya.

Ini amanah dan tanggung jawab saya yang laksanakan. Beri saya ruang untuk bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Jangan belum bekerja kemudian kita diragukan. Beri kami kesempatan untuk menjalankan amanah. Saya Insya Allah menjalankan dengan baik.

Bagaimana tentang pembentukan badan yang mengurus beasiswa di Kemendikbud, bantuan beasiswa jadi dijadikan satu pintu?

Pemerintah berusaha akan menyalurkan semua program yang ada melalui TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Karena itu kami selalu koordinasi dan sinergikan melalui Menko PMK atau menteri sektoral. Selalu melakukan koordinasi dengan TNP2K.

Hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, bantuan langsung atau tidak langsung, kami lakukan terpusat. Kami katakan, ini bantuan dari Pemerintah, bukan dari Menkes saja atau apa.

Itu yang masih kami sinkronkan dan koordinasikan dengan kementerian terkait. Semua yang merupakan hak bisa disalurkan dalam 1 pintu tapi dalam proses dari kementerian tkait.

Banyaknya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang belum cair di beberapa daerah bagaimana Bu Puan?

Makanya saya minta sosialisasi dan penyampaian program supaya rakyat bisa paham. TNP2K dilibatkan karena mereka menjadi pintu. Evaluasi BOS dan BSM (Bantuan Siswa Miskin) itu kan kemarin belum ada data penerima dan siapa yang monitoring. Ini saya juga memberi penekanan itu.

Apakah nanti Ibu yang mengawasi program di bawah Kemenko PMK secara langsung?

Menko tugasnya mengawasi apa yang dilakukan kementerian terkait. Saya berikan evaluasi dan monitoring. Kita harus lihat dulu apa yang dulu dilakukan.

Kendalanya apa sih Bu?

Ini masalahnya kadang-kadang kurang responsifnya kepala daerah. Ini bukan saya mengatakan semua, tapi ada kala nggak responsif.

(nwk/nrl)