"Tentu harus memperhatikan kondisi saat ini, memperhatikan dinamika nasional. Ketika ada kekhawatiran upaya penjegalan di parlemen, maka bukan jadi persoalan ketika menteri di luar profesional murni tetap menjabat di parpolnya," kata Hasto saat dihubungi Sabtu (11/10/2014) malam.
Keberadaan menteri dari parpol dianggap jadi representasi mengawal Jokowi-JK khususnya untuk melakukan komunikasi dengan DPR yang bertugas mengawasi dan memberi persetujuan terhadap program/kebijakan pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Partai NasDem menegaskan kadernya siap melepas jabatan di parpol jika nanti ditunjuk Jokowi-JK menjadi menteri di kabinet. Tapi PKB yang juga parpol Koalisi Indonesia Hebat menyebut rangkap jabatan menteri dan parpol merupakan urusan Jokowi.
(fdn/sip)