Akbar Tandjung: Bisa Saja Presiden Dipilih MPR

Jakarta - Gagal mengantarkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai presiden dan wakil presiden, Koalisi Merah Putih (KMP) membalas dengan menguasai parlemen. Kesuksesan menguasai parlemen tidak lepas dari deal KMP dengan Partai Demokrat.

Ketua Umum Dewan Pertimbangan Partai Golkar, yang juga tokoh senior KMP, Akbar Tandjung, mengakui kesuksesan tidak akan terjadi tanpa adanya transaksi politik. Demokrat, yang sebelumnya gencar mendekat ke Koalisi Indonesia Hebat untuk mendapat dukungan Perpu Pilkada, tiba-tiba berpaling ke KMP karena tawaran imbalan yang menggiurkan dari KMP.

"Itu tentu saja tidak terjadi kalau tidak adanya take and give," kata Akbar saat berbincang dengan Isfari Hikmat dan Bahtiar Rifai dari majalah detik di kantornya, Akbar Institute, Kompleks Liga Mas, Perdatam, Pancoran, Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2014.

KMP plus Demokrat lantas menempatkan Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua DPR dengan empat wakil, yakni Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), Agus Hermanto (PD), dan Taufik Kurniawan (PAN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan Setya dan Fahri menjadi pimpinan DPR. Kedua politikus itu sudah dalam radar pantau KPK.
Namun KMP tidak menganggap serius sejumlah kasus yang membelit Setya dan Fahri.

"Kita lihatlah. Kita semua percaya kepada hukum," kata Akbar.

Lantas, apakah KMP serius akan mendukung Perpu Pilkada yang diajukan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden sekaligus Ketua Umum PD? Apakah benar KMP ingin mengubah sistem pemilihan presiden langsung menjadi dipilih melalui MPR?

Berikut ini petikan wawancara dengan Akbar.
 
Mengapa mengusulkan nama Setya Novanto untuk ketua DPR?

Karena memang dia salah satu dari tiga nama. Kan adanya dia, Ade Komarudin, sama Fadel Muhammad, dan diserahkan lagi kepada Aburizal Bakrie untuk diputuskan. Saya juga tidak mendengar langsung dari Saudara Aburizal. Saya mendengar langsung dari Novanto sendiri. Waktu itu, dia datang ke tempat saya mengatakan kalau saya sudah diputuskan oleh Pak Ical sebagai ketua DPR.

Pak Ical, saya komunikasi, katanya sedang di luar negeri. Saya sebenarnya juga ingin komunikasi dengan Ical untuk mengetahui latar belakang, alasan. Kan ada empat (kriteria) untuk patut saya ketahui sebagai ketua umum dewan pertimbangan, tapi saya tidak sempat berkomunikasi.
 
Kapan Setya Novanto mengabari Anda?

Rabu pagi saya diberitahu Setya Novanto. Pokoknya waktu itu saya mau pergi ke Aceh. Tanggal 30 September saya di Aceh, tanggal 29 saya ke Aceh. Pagi dia ke rumah, memberitahukan dia sudah diputuskan oleh Ical. “Saya belum tahu lo,” saya bilang gitu. Tapi saya akan coba mengkomunikasikan dengan Ical untuk lebih meyakinkan saya. Saya cek sama Ade, kemudian dia putuskan jadi ketua fraksi.

Bukannya berisiko mengusung Setya Novanto jadi ketua DPR karena dia kan masuk radar pantau KPK?

Kita lihatlah. Kita semua percaya kepada hukum.

Bagaimana Demokrat akhirnya bisa bergabung ke Koalisi Merah Putih?

Saya berpendapat kejadian yang terjadi kemarin merupakan bentuk satu dinamika politik. Itu tentu saja tidak terjadi kalau tidak adanya take and give. Nah, dinamika politik yang juga di dalamnya memperlihatkan take and give itu yang menghasilkan yang kemarin itu. Menghasilkan bahwa penetapan ketua DPR, yaitu satu paket, dan paket itu antara lain di dalamnya ada Partai Demokrat. Yang menentukan ketuanya adalah Setya Novanto dari Partai Golkar.

Memang ketuanya sesuai dengan perolehan suara dari partai yang mendukung Koalisi Merah Putih. Maka, Golkar-lah partai politik yang meraih dukungan suara terbanyak. Golkar 91, kemudian Gerindra 73, baru kemudian Demokrat 61. Nah, kemudian mengajak Demokrat, ya alhamdulillah mereka bersedia untuk bersama-sama dengan kita. Maka jadilah Demokrat sebagai salah satu wakil ketua, dalam hal ini Agus Hermanto. Itulah bentuk dinamika politik. Itulah hasilnya.

Apakah KMP sepakat mendukung Perpu Pilkada sehingga PD bergabung?

Saya belum bisa mengatakan sesuatu apakah ada komitmen untuk agenda politik berikutnya. Saya belum bisa mengatakan itu, termasuk soal perpu, karena perpunya sudah keluar dan pada waktunya DPR meminta persetujuan atau tidak. Kan DPR tidak membahas, tapi menentukan setuju atau tidak.

Ya, seharusnya Koalisi Merah Putih yang memperjuangkan pemilihan kepala daerah konsisten daripada itu; tentu akan berupaya mempertahankan pemilihan kepala daerah itu melalui DPR. Dan, sebagai konsekuensi dari itu, bisa saja Koalisi Merah Putih menolak. Tapi saya tidak mengatakan itu suatu kesepakatan, ini kan dinamika politik sangat tinggi. Saya hanya melihat dari perspektif logika politiknya.
 
KMP menolak perpu atau tidak?

Belum ada pembicaran resmi yang (bersifat) ofisial. Saya tidak mau bicara yang belum pasti. Saya tadi hanya melihat dari logika politiknya saja. Kalau awalnya mendukung kepala daerah melalui DPRD, maka pada tahapan berikutnya tentunya konsistensinya harus dilakukan. Artinya, tetap melakukan pemilihan lewat DPRD. Kalau ada opsi baru, tentu tidak diterima.

Salah satu syarat bergabungnya PD ke KMP adalah memberikan slot ketua DPR dan MPR ke Demokrat. Dokumen itu sudah tersebar. Apakah betul ada kesepakatan tersebut?

Saya tidak bisa mengatakan, tapi memang akhirnya Demokrat bergabung dengan kita dalam kaitannya dalam penetapan komposisi DPR dan kemudian menjadi wakil. Kemudian juga dari Koalisi Merah Putih pun mempersilakan memberikan dukungan kepada Demokrat menjadi ketua MPR. Nanti itu faktanya kita lihat tanggal 6 mendatang.

Ada beberapa nama yang kami dapat, seperti E.E. Mangindaan dan Syarief Hasan, yang kemudian diusulkan untuk menjadi ketua MPR. Apakah betul kesepakatannya seperti itu?

Ada beberapa nama. Ini informasi saja, nama yang disebut seperti yang Anda sebut, tapi, paling tidak, ada juga Nurhayati Assegaf. Jadi Syarief Hasan, EE Mangindaan, dan Nurhayati Assegaf. Nanti kita lihat saja yang mana yang akan diputuskan oleh Partai Demokrat.
 
Apakah nama Ibas masuk dalam kandidat bursa calon ketua MPR?

Kalau yang saya dengar waktu itu, disebut-sebut untuk ketua DPR. Tapi, karena tidak masuk, apakah nanti opsinya kemudian masuk ke (calon ketua) MPR, saya juga tidak tahu. Tapi, yang saya dengar, tiga nama untuk yang MPR tadi, pertama Mangindaan, kedua Syarief Hasan, ketiga adalah Nurhayati Assegaf.

Partai Golkar sudah ada lima nama. Lima nama itu, yakni si Agun (Gunanjar), Rambe Kamarul Zaman, Mahyudin, Azis Syamsudin, satu lagi Titiek Soeharto. Nanti satu dari lima nama itu akan diputuskan.
 
Siapa yang paling punya kesempatan?

Kalau dilihat dari persyaratan, antara lain persyaratan pernah jadi anggota di DPR/MPR, juga pernah jadi pengurus di DPP, mungkin mengerucut pada dua atau tiga nama. Nanti dari tiga nama itu akan diputuskan di DPP. Dan kelihatannya DPP sudah memberikan mandat kepada Aburizal Bakrie untuk memutuskan satu di antara lima.
 
Seperti apa kira-kira keputusannya?

Ya, di Aburizal. Saya lagi cari kontak kepada beliau untuk memastikan kira-kira siapa yang beliau rekomendasikan.

Setelah sukses dengan RUU Pilkada, muncul pertanyaan, apakah KMP juga akan mengubah pilpres agar dipilih MPR. Sudah sejauh mana hal ini dibahas?

Oh ndak, ndak, belum ada itu. Artinya, belum ada satu langkah-langkah politik untuk mengarah ke sana. Tapi bisa saja, kenapa tidak? Artinya, UUD ‘45 bisa diamendemenkan.

(iy/nwk)