Kasus Bullying di SMA 70, KPAI: Sekolah Bukan Hakim Penentu Kesalahan Anak

Jakarta - Kebijakan SMA 70 untuk mengeluarkan 13 siswa yang diduga terlibat bullying menimbulkan kontroversi. KPAI menyayangkan sikap sekolah yang tidak transparan kepada siswa dan wali murid.

Menurut Ketua KPAI Asrorun Niam Saleh, pihak sekolah seharusnya lebih edukatif dalam memberikan sanksi bagi siswa-siswanya. KPAI sepakat bahwa aksi bullying harus ditiadakan, namun menurutnya, cara yang dilakukan SMA 70 kurang tepat.

"Sekolah bukan hakim yang menentukan salah atau tidaknya murid. Kalau ada kesalahan, tentu memberikan konsekuensi, namun tidak serta merta mengambil sikap mengeluarkan," kata Niam di kantor KPAI, Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014).

Menurutnya, SMA 70 seharusnya merasa kecolongan atas insiden bullying tersebut. Sebab yang terjadi bukanlah bullying 1 siswa melawan 1 siswa, namun sekelompok siswa kelas XII dengan korban beberapa siswa kelas X.

"Artinya, di situ peran sekolah tidak bisa dinafikan atas pembiaran ini. Kecuali kalau kejadiannya dari person ke person," kata Niam.
 
Pihaknya juga meminta SMA 70 untuk mengevaluasi penentuan poin pelanggaran bagi siswa. Menurutnya, seharusnya penentuan poin dibahas bersama dengan komite sekolah.

"Siswa juga harus diberitahu mengenai ketetapan penentuan poin tersebut," tuturnya.

Sementara yang terjadi saat ini, siswa tidak tahu secara detail mengenai aturan poin tersebut. SMA 70, menurut Komisioner KPAI bidang pendidikan, Susanto, juga tidak memiliki standar yang jelas mengenai penetapan poin.

"Kita akan evaluasi sistem poin yang sebenarnya dalam sisi prinsip, tidak sesuai untuk perlindungan anak," tutur Susanto.




(kff/rmd)