Percepat Kepulangan, SBY Langsung Rapat Soal Pilkada di Bandara Halim

Jakarta - Presiden SBY mempercepat jadwal kepulangan ke Indonesia, karena ada masalah UU Pilkada yang harus diselesaikan. Karena itu, setibanya di Bandara Halim Perdanakusumah, Presiden langsung menggelar rapat.

Seharusnya Presiden SBY dan Ibu Negara beserta delegasi baru akan meninggalkan Jepang pukul 24.00 waktu Kansai atau 22.00 WIB, Senin (29/9/2014). Jadwal terbaru, Presiden SBY akan meninggalkan Bandara Kansai Internasional menuju Jakarta pada pukul 17.30 waktu Kansai.

Diperkirakan, pesawat Garuda yang membawa SBY dan rombongan akan mendarat di Bandara Halim pukul 00.30 WIB, Selasa (30/9/2014). "Sesampai di Halim, saya akan rapat. Setelah itu ada jumpa pers, karena itu sekarang tidak perlu jumpa pers," kata SBY seusai bertemu para pengusaha Jepang di Hotel The Ritz-Carlton, Kyoto.

Di tempat yang sama, ‎Menko Polhukam Djoko Suyanto‎ memperkuat rencana rapat yang akan digelar Presiden SBY. Menurut dia, rapat akan diikuti Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri, seperti Mendagri Gamawan Fauzi, Menkum HAM Amir Syamsuddin, dan menteri-menteri yang ikut dalam rombongan Presiden SBY.

Apa yang akan dibahas? Apakah akan membahas UU Pilkada? "Ya, itu salah satu yang akan dibahas," jelas Djoko.

Ditanya apakah Presiden akan memutuskan mengeluarkan Perpu terkait UU Pilkada, Djoko Suyanto mengaku belum tahu. "Nanti malam kita lihat membahas apa," kata Djoko.

Sementara SBY juga menyinggung UU Pilkada yang saat ini menjadi kontroversi dan polemik.

‎"Setelah emosi reda, semoga masyarakat kita paham sesungguhnya, mana wilayah parlemen, mana eksekutif," kata SBY.

SBY juga menegaskan bahwa dirinya sudah memimpin negeri selama 10 tahun, sehingga tahu persis mana buah reformasi yang baik, mana yang harus diperbaiki. "Saya sudah mau selesai. Saya tidak punya kepentingan pribadi," kata SBY.

Sebelumnya SBY menegaskan dirinya kecewa dan menolak UU Pilkada yang mengembalikan Pilkada lewat DPRD. Karena itu, SBY akan mencari cara yang sesuai hukum dan konstitusi untuk berjuang bersama rakyat untuk menolak Pilkada.

(asy/rmd)