Berbeda Sikap dengan Annas, Eks Camat Ini Mengaku Tak Terima Gaji 4 Tahun

Pekanbaru - Inilah sepenggal kisah pedih mantan camat di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Riau. Ia mengaku tak menerima gaji selama 4 tahun karena sikapnya berseberangan dengan Gubernur Riau Annas Maamun yang kini tersandung kasus suap di KPK.

Adalah Mulyadi (48) mantan camat itu. Ia menjadi PNS sejak tahun 1998. Ia menjabat camat sejak tahun 2004 hingga 2007 di Rohil. Kini Mulyadi hanya staf biasa di Kantor Dishubinfokom Pemkab Rohil.

Bapak 3 orang anak ini mulai merasakan getirnya kehidupan sejak tahun 2011. Tepatnya sejak Mei 2011 hingga sekarang, dia tidak pernah menerima gaji yang menjadi hak darinya serta anak istrinya.

Penahanan gaji itu, dugaan Mulyadi, terjadi terkait politik. Saat itu, Annas maju menjadi bupati untuk kedua kalinya. Annas pertama kali menjabat sebagai bupati sejak 2006.

"Sejak itu, gaji saya ditahan. Saya juga dinonjobkan sampai sekarang," kata Mulyadi dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (29/9/2014).

Menurut Mulyadi, gajinya ditahan karena dianggap tidak masuk kantor selama 102 hari. Padahal saban hari sejak dulu hingga sekarang, Mulyadi masih tetap masuk kantor walau tidak terima gaji.

"Absensi saya direkayasa sehingga status saya selalu absen. Niat Annas saat itu ingin memberhentikan saya sebagai PNS. Namun karena tidak cukup bukti atas absensi itu, Annas tidak bisa memberhentikan saya," kata Mulyadi.

Masih menurut Mulyadi, sekalipun dirinya tidak pernah digaji, dia tetap berharap semua akan segera berakhir. Dia yakin, Tuhan tidak akan diam melihat kezaliman yang dilakukan Annas.

Anehnya, sejak Annas menjabat Gubernur Riau, pada Februari 2014, gaji Mulyadi tetap tidak dikeluarkan. Kini Bupati Rohil dijabat Suyatno dan Wakilnya Erianda yang tak lain anak kandung Annas Maamun.

"Sejak Bupati Rohil dijabat Suyatno, gaji saya tetap ditahan sampai sekarang. Saya tidak tahu apa alasan bupati yang sekarang ini masih tetap menahan gaji saya juga," kata Mulyadi.

Mulyadi menjelaskan, gaji terakhir kali dia terima pada April 2011 lalu. Nilainya pun tak lebih dari Rp 2,8 juta per bulan setelah dipotong pajak.

"Biarpun saya bekerja tanpa gaji, saya sampai sekarang tetap masuk kantor. Saya yakin, kebenaran itu suatu saat akan terungkap," kata Mulyadi.

(cha/try)