Ketika SBY Mesti Menanggung Risiko Aksi WO Partai Demokrat di RUU Pilkada

Jakarta - Kritikan keras banyak dialamatkan ke Ketua Umum Partai Demokrat (PD) SBY. Tengok saja gemuruh di media sosial, begitu PD melakukan aksi walkout yang berakibat koalisi merah putih menang voting Pilkada lewat DPRD.

Jauh-jauh hari SBY sudah menyampaikan mendukung Pilkada langsung. Tapi entah mengapa, PD malah walkout. Padahal, PDIP Cs sudah menyetujui opsi yang diajukan PD yakni Pilkada langsung dengan 10 syarat.

"Jika dalam pidato mendukung pilkada langsung dan dianggap prestasi dalam pemerintahannya tetapi kenyataannya parlemen PD mengingkari," terang pengamat politik UGM Arie Sudjito, Jumat (26/9/2014).

Posisi SBY sebagai Ketum Partai Demokrat mau tak mau akan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. PD adalah kunci dalam paripurna RUU Pilkada, di mana PD merupakan partai dengan jumlah anggota terbesar di DPR.

"Itu risiko SBY ketika Fraksi Demokrat mempermainkan paripurna RUU Pilkada," jelasnya.

Amat sulit bagi PD dan SBY untuk recovery. Walau, SBY sudah menegaskan tekadnya melakukan gugatan secara hukum baik ke MA ataupun ke MK. SBY juga menyampaikan akan memberi sanksi bagi anggota Fraksi PD yang menjadi dalang WO, dan tak akan menandatangani UU Pilkada.

"Dan akhirnya penilaian publik mengarah pada SBY selaku kepala negara. SBY akan dinilai sebagai orang yang paling tanggung jawab atas risiko kematian demokrasi, pemilihan kepala daerah langsung," tutup dia.

(ndr/mad)