Semoga Koalisi Merah Putih Tak Jadi Koalisi Neo Orba

Jakarta - Koalisi merah putih sukses mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD seperti di era orde baru. Seperti disampaikan Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, terlihat sinyal mengubah UUD kembali seperti dahulu, serta 122 UU yang lainnya.

Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok bahkan mensinyalir ke depan ada kekhawatiran koalisi merah putih akan mengubah UUD dan presiden akan kembali dipilih MPR. Apa pandangan pengamat politik soal ini?

"Namanya mungkin nanti bukan koalisi merah putih lagi tapi koalisi neo Orba," kata pengamat politik UGM Arie Sudjito, Jumat (26/9/2014).

Arie bahkan menduga ada upaya sistematik dari koalisi merah putih ini untuk merusak tatanan demokrasi. Dan ini hanya karena digerakkan kepentingan pragmatis.

"Jika hal ini dibiarkan maka secara bertahap sistem politik Indonesia akan terperosok pada pola otoritarisme baru berlawanan denang demokrasi," terang dia.

Menurutnya, dalam situasi semacam ini maka pemerintahan Jokowi menjadi tumpuan dan kekuatan pengawal demokrasi dalam rangka membendung kebangkitan neo Orba.

"Jikalau parlemen dikuasai kaum neo Orba maka tantangannya adalah bagaimana kekuatan rakyat diolah sebagai pilar mangatasi kekuatan anti demokrasi. Ini memang tidak bisa dianggap remeh karena upaya pengesahan UU Pilkada ke DPRD kemungkinan akan dilanjutkan arah memperkuat MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang direkayasa agar bisa kembali memilih presiden dengan perwakilan. Jika demikian arah koalisi neo Orba ini maka hanya kekuatan civil society yang bisa menghadang," urainya.

(ndr/mad)