Sekjen PPP: Pilkada Lewat DPRD Kekalahan Koalisi Jokowi-JK

Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) bersukacita atas disahkannya Undang-undang tentang Pilkada oleh DPR RI. Sekjen PPP Romahurmuziy menyebut disahkannya UU Pilkada adalah kelemahan koalisi Jokowi-JK menghimpun kekuatan.

"‎Ada tiga kelemahan vital di tubuh partai pengusung Jokowi-JK yang mengakibatkan waktu tinggal 4 hari mereka belum mampu bentuk koalisi efektif di parlemen. Satu, mereka nggak memiliki pemahaman komando tunggal. Sebenernya yang tanggung jawab dalam pembentukan koalisi itu siapa? Apakah di Megawati, di Jokowi-JK atau di siapa? Kan tidak jelas," kata Romi di sela acara Rapat Pleno PPP di Balai ‎Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jaksel, Jumat (26/9/2014).

Menurutnya, yang kedua karena tak ada pendelegasian lobi politik dari kubu Jokowi-JK ke Koalisi Merah Putih. Ia menilai koalisi Jokowi-JK ini tak bisa menawarkan 'insentif politik' bagi koalisi rivalnya sehingga tak mampu membentuk koalisi yang solid di parlemen.

"Kalau bicara komunikasi politik pasti ada insentifnya. Insentif politik yang ditawarkan pengusung Jokowi JK nggak ada sampai hari ini. Sehingga mereka membayangkan untuk bisa melakukan pembentukan koalisi mayoritas masih sangat kecil kemungkinannya," ucapnya.

Romi mengatakan, kegagalan koalisi Jokowi-JK menenangkan 'Pilkada langsung' dalam paripurna semalam menjadi bukti nyata rapuhnya koalisi ini di tingkat parlemen.

"‎Tadi malam menunjukkan kekalahan koalisi Jokowi JK yang nggak mampu menghimpun koalisi mayoritas‎," pungkasnya.

(bil/iqb)