Politisi Demokrat Ini Ramai-ramai Sikapi Kecewa Rakyat atas UU Pilkada

Jakarta - Demokrat menjadi bulan-bulanan masyarakat di media sosial karena walk out dalam pengesahan RUU Pilkada. Gerah dengan caci maki dan protes masyarakat, politisi-politisi Demokrat membela diri.

Protes masyarakat atas sikap PD dimulai dari pernyataan juru bicara FPD Benny K Harman, dalam sidang paripurna di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2014) dini hari tadi.

Benny mengatakan, fraksinya memilih walkout karena opsi ketiga yakni pilkada langsung dengan 10 syarat tidak diakomodir. "Kami menyampaikan standing politik fraksi Partai Demokrat adalah sebagai penyeimbang," ujar Benny disambut riuh anggota dewan dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah itu, hampir semua anggota FPD keluar dari sidang. Tak lama terjadilah voting dan menggolkan pilkada melalui DPRD.

Berikut pembelaan politisi-politisi Demokrat:

1. Syarief Hassan Instruksikan Bertahan

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan angkat bicara mengenai aksi walk out Fraksi Demokrat pada paripurna pembahasan RUU Pilkada. Menurut pria yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM ini, dia tak kuasa membendung pergerakan di tingkat fraksi.

"Saya sudah instruksikan bertahan, tapi di lobi fraksi berkata lain," ujar Syarief usai rapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

"Sebenarnya semalam itu kami dalam posisi yang betul-betul sangat sulit karena usulan kami golkan 10 poin pada saat poin perbaikan UU Pilkada langsung, di lobi fraksi nggak ada yang mendukung," sambungnya.

Syarief mengklaim Partai Demokrat sudah berupaya keras untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Dia beralasan, apa yang diperjuangkan PD terbentur proses lobi fraksi-fraksi.

"Kami sudah berupaya keras untuk kepentingan rakyat. Tapi di lobi fraksi nggak ada yang mendukung. Karena sesuai tata cara lobi fraksi, maka nggak ada kesepakatan, itulah yang dibawa ke Paripurna," kata Syarief.

"Tapi itulah yang terjadi. Nasib terakhir ketua fraksi kami tidak ketahui. Ada yang terjadi demikian karena lobi fraksi nggak ada dukungan. Karena nggak ada dukungan, jadi walk out," sambung Syarief.

2. Ruhut: Katanya Sudah Izin SBY

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul ikut walk out di paripurna UU Pilkada karena loyal kepada partainya. Ruhut mengatakan walk out itu dilakukannya setelah Wakil Ketua Umum Demokrat, Max Sopacua, mengaku mengantongi izin dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Nah, kalau itu kalian tahu kan aku orang paling bagaimana? Dengan Max Sopacua dan aku paling bagaimana. Kalian tahu kan, ribut terus kan. Dia bilang terima kasih sudah ikut keluar walk out. Nah, aku tanya betul kalian sudah minta izin ke SBY? Katanya ada SMS dari SBY. Lha, saya mau bilang apa?" kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Ruhut menepis anggapan kader Demokrat sepertinya sudah tidak loyal dan kalah komitmen dari politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika dan kawan-kawan yang memilih tidak walk out.

"Kalau SBY kecewa, itu aku enggak tahu. Aku kan orangnya loyalis, Bos. Kalau kalian tanya, hanya enam orang yang loyal itu kan Gede Pasek kan di DPD, yang lain enggak kepilih lagi. Aku ini terpilih lho. Aku masih loyal sama partaiku dan ketua umumku," sebut anggota Komisi III DPR itu.

Ditanya ada miss communication antara SBY dengan elite Partai Demokrat, dia lebih memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada dua wakil ketua umum Partai Demokrat.

"Dapat SMS katanya dari Max Sopacua sama Ibu Nurhayati. Ya sudah katanya dari SBY, ya sudah apalagi. Kalau SBY kecewa, itu urusan waketum yang penting katanya ngaku sudah izin," sebutnya.

3. Ignatius Mulyono: WO Sesuai yang Disampaikan Benny

Ignatius Mulyono

Pendapat berbeda dari Ruhut Sitompul disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Ignatius Mulyono. Menurut Ignatius, perintah walk out disampaikan Benny K Harman.

"Yang WO itu kan hanya sesuai dengan apa yang disampaikan Benny K Harman. Kita sudah mampu 10 tahun ini melaksanakan demokrasi pilkada langsung oleh rakyat. Itu yang menjadikan tanda tanya padahal arah Ketua umum untuk pilkada langsung," kata Ignatius yang tidak ikut walk out bersama Gede Pasek Suardika, Hayono Isman dan 3 rekannya lagi.

4. Amir Syamsuddin: Upayakan Lewat MK

Penyesalan Partai Demokrat atas sikap Fraksi Demokrat di DPR yang walk out saat paripurna RUU Pilkada kini hanya tinggal penyesalan. Nasi sudah jadi bubur. RUU Pilkada sudah diambil voting, dan hasilnya rakyat tak lagi memilih kepala daerah, kini DPRD yang punya kuasa.

"Nasi sudah jadi bubur memang. Kita upayakan lewat MK," kata Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin, Jumat (26/9/2014).

"Saya heran itu Fraksi Demokrat tetap WO, padahal Priyo (pimpinan DPR-red) sudah ketok palu cabut dua opsi. Semestinya jangan WO dulu, lobi dahulu," tambah dia.

Amir juga menyampaikan, dirinya diminta Presiden SBY untuk segera mengusut siapa dalang WO itu. SBY sudah secara tegas mendukung Pilkada langsung.

"Kami segera melakukan pemanggilan," kata Amir.

5. SBY: Saya Kecewa

Presiden SBY yang sedang berada di Amerika Serikat menyatakan sikap kekecewaannya terhadap para kader yang memlilih sikap walkout. SBY bahkan memerintahkan Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin untuk mengusut siapa dalang walk out Demokrat di sidang Paripurna RUU Pilkada.

"Saya kecewa dengan hasil dan proses politik di DPR, meski saya hormati proses politik itu sebagai seorang demokrat. Tapi sekali lagi, saya kecewa dengan proses dan hasil itu," kata Ketua Majelis Tinggi merangkap Ketua Umum PD ini.

Pernyataan SBY ini disampaikan kepada wartawan di Hotel Willard Intercontinental, Washington DC, Kamis (24/9/2014) pukul 21.00 waktu setempat atau Jumat (25/9/2014) pukul 08.00 WIB.