PDIP Anggap PD Mainkan Sandiwara Politik

PDIP Anggap PD Mainkan Sandiwara Politik

- detikNews
Jumat, 26 Sep 2014 15:01 WIB
Jakarta - Anggota Panja RUU Pilkada dari F-PDIP Yasona Laoly membeberkan proses lobi pimpinan fraksi yang terjadi di sela-sela rapat Paripurna. PDIP merasa dipermainkan dengan sandiwara yang dimainkan PD dengan berpura-pura mendukung pilkada langsung lewat 10 opsi.

"Di dalam (ruang lobi) sangat dinamis. Waktu kami dukung opsi ketiga, mereka kaget karena di luar skenario. Koalisi Merah Putih bilang tidak boleh masuk. Loh kenapa? Di dalam sudah sangat lama, keras, bolak balik. PD, Bu Nurhayati bilang hanya mau musyawarah mufakat, loh bagaimana, ini kan forum lobi. Lalu katanya mau sampaikan di paripurna saja," jelas Laoly kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).

PDIP menyebut bahwa 10 syarat yang diajukan PD sangat kaku dan tidak bisa didebat. Namun, Laoly mengaku menyetujuinya demi rakyat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lihat perdebatan itu, mereka (PD) cari-cari alasan karena tidak ada musyawarah mufakat, jadi out. Kita (PD) lihat di paripurna katanya," ujarnya.

Ternyata, di paripurna PD justru walkout padahal syarat itu disetujui oleh PDIP, PKB, dan Hanura. Menurut Laoly, aksi walkout itu diambil karena PD merasa pilkada langsung bisa menang.

"Kami merasa dipermainkan. Ini sandiwara politik. Setelah mereka merasa pilkada langsung akan menang, mereka walkout jadi kami pasti kalah," ungkapnya.

Laoly juga mengkritik pernyataan SBY yang mengaku kecewa dengan hasil voting ini. Sebagai Ketum PD, SBY seharusnya bisa mengarahkan anggota partainya.

"SBY hanya pencitraan dirinya. Sebagai presiden, setelah voting sebenarnya bisa menginstruksikan bahwa pemerintah tidak menerima UU ini dan menjadikan UU ini tidak bisa disahkan. Ini hanya pembenaran mencitrakan dirinya dukung pilkada langsung. Sebagai presiden, SBY tidak paham konstitusi," kritiknya.

(imk/trq)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads