"Ketum sudah jelas mendukung pilkada langsung. Kalau WO tidak bisa diaplikasikan itu. Saya sendiri menggunakan hak politik saya. Kader itu harus betul-betul ikuti instruksi Ketua Umum," kata Ignatius di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Dia heran dengan sikap walk out yang berbeda dengan instruksi SBY, yang akhirnya kecewa. Menurut dia, wajar kalau SBY kecewa karena selama dua periode di pemerintahan, dia bisa merealisasikan sistem pilkada langsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, bagaimana dengan adanya kabar kalau SBY yang memberikan instruksi agar fraksi Partai Demokrat walk out? Dia mengaku tidak tahu persoalan ini. Ditanya kemungkinan sanksi terhadap kader yang tidak ikut WO, dia menyerahkan hal tersebut kepada partai.
"Nggak apa-apa diberi sanksi. Kita menjalankan perintah ketua umum. Apakah kader patuh wajar diberi sanksi? Saya nggak tahu itu (SMS instruksi WO). Tanya Pak Max (Waketum PD)," tuturnya.
Seperti diketahui, selain Ignatius ada lima politikus Partai Demokrat yang tidak ikut walk out pada paripurna DPR terkait pembahasan RUU Pilkada seperti I Gede Pasek Suardika, Hayono Isman. Mereka justru mendukung pilkada langsung.
Benny K Harman adalah juru bicara fraksi PD di paripurna RUU Pilkada. Dia sudah dihubungi soal kekecewaan SBY atas aksi walk out Fraksi PD, namun menolak untuk berkomentar.
(hat/trq)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini