Fraksi Demokrat WO, Bagaimana Cara Komunikasi SBY ke Anggota DPR?

Jakarta - Fraksi Demokrat (PD) walkout di sidang Paripurna RUU Pilkada. Ketua Umum PD SBY marah dengan sikap anggotanya di DPR. Itu membuktikan lemahnya komunikasi SBY dengan para anggotanya tersebut. Rakyat akhirnya menilai bahwa PD tidak serius memperjuangkan aspirasi untuk tetap melaksanakan Pilkada langsung.

"Sangat wajar Pak SBY marah kepada seluruh anggota fraksi Partai Demokrat di DPR yang melakukan walkout. Sebab cukup besar pengaruhnya terhadap hasil sidang Paripurna RUU Pilkada. Beliau perlu instrospeksi diri karena menjelang akhir jabatannya sebagai presiden, para anggotanya tidak patuh pada perintahnya. Itu sekaligus membuktikan lemahnya komunikasi antara Ketua Umum Partai Demokrat dengan seluruh anggotanya yang duduk di DPR," ujar pakar komunikasi, Aqua Dwipayana, saat diminta tanggapannya tentang hal tersebut pada hari ini, Rabu (26/9/2014).

Menurut Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin, SBY meminta agar mengusut siapa dalang aksi walkout itu.

"Dari Washington AS, SBY selaku Ketua Umum PD telah memerintahkan Dewan Kehormatan (DK) partai untuk segera memeriksa dan mengusut tuntas siapa yang menjadi dalang dari drama/tragedi politik memalukan dan mengomandoi walkout kader PD pada sidang paripurna DPR di Senayan," kata Amir, Jumat (26/9/2014).

"Dan menjatuhkan sanksi seberat-beratnya. Segera DK PD akan melaksanakan perintah ketua umum tersebut," terang Amir.

Amir mengaku, apa yang dilakukan Fraksi Demokrat sungguh mencengangkan. Semestinya dilakukan diskusi dan perundingan untuk pemantapan sikap fraksi setelah pimpinan DPR mencabut ketok palu soal opsi RUU Pilkada. Tambah lagi, PDIP sudah menerima opsi Demokrat. Karena PD walkout ini, koalisi merah putih menang dan Pilkada kini dipilih DPRD.

"Semestinya saat itu, dimulai debat dan dengan serius melakukan lobi. Ini tiba-tiba muncul WO," tegas Amir.

Aqua menambahkan, untuk menuntaskan hal tersebut SBY tidak cukup hanya dengan marah. Paling penting adalah tindakan nyata yang dilakukannya di internal PD dengan mengusut tuntas dalang dari walkout tersebut. DK PD harus diberi batasan waktu yang jelas untuk memberikan laporan hasil penyelidikannya.

"Semakin cepat kasus itu dituntaskan tambah bagus. Jika berlarut-larut akan makin menurunkan citra Partai Demokrat di mata masyarakat dan dianggap tidak pro rakyat. Kalau itu sampai terjadi partai yang dipimpinnya lebih terpuruk lagi dan ditinggalkan rakyat," tambah mantan wartawan Jawa Pos dan Bisnis Indonesia ini.

Menurut Aqua, DK PD bisa memulai penyelidikan itu dengan memeriksa Ketua Harian PD Syarief Hasan dan Ketua Fraksi PD Nurhayati Assegaf yang berada di ruang sidang saat sidang paripurna DPR itu dilaksanakan. Setelah itu baru ke jajaran di bawahnya. Dengan begitu akan diketahui secara jelas inisiator dari pelaksanaan walkout tersebut.

Jika DK PD serius dan sungguh-sungguh melaksanakan perintah SBY, ungkap Aqua, dengan mudah dan cepat diketahui dalang dari pelaksanaan walkout tersebut. Selanjutnya setelah dipastikan orangnya, SBY harus konsisten melaksanakan janjinya untuk menjatuhkan sanksi seberat-beratnya.

"Kejadian yang sangat memalukan dan melukai hati rakyat tersebut seharusnya membuat Pak SBY sebagai Ketua Umum PD, melakukan instrospeksi diri secara mendalam mengapa pembangkangan itu sampai terjadi. Itu sebagai bukti nyata bahwa perintah beliau sudah tidak didengarkan para anggotanya dan partai yang dipimpinnya tidak solid. Mereka tidak loyal terhadap Pak SBY," kata kandidat doktor Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini.

Ironisnya, lanjut Aqua, itu terjadi saat SBY sedang melakukan tugas negara di Washington, Amerika, dan menjelang masa jabatannya sebagai presiden berakhir. Itu menjadi kenangan buruk bagi dirinya yang akan diingat sepanjang masa.

Menurut pengamat kepolisian dan militer ini, sejarah juga akan mencatat bahwa di akhir masa jabatannya sebagai presiden, SBY memiliki catatan kelam karena PD yang dipimpinnya tidak serius memperjuangkan aspirasi rakyat. Sehingga akan kembali lagi ke jaman dulu dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Padahal jika PD solid dan melaksanakan perintah SBY untuk mendukung Pilkada langsung, ujar Aqua, akan dapat meningkatkan citra partai tersebut. Juga mendekatkan partai itu dengan partai calon penguasa yang memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada Juli 2014 lalu.

Semalam DPR akhirnya mengesahkan UU Pilkada. Lewat voting diputuskan opsi Pilkada melalui DPRD ditetapkan sebagai mekanisme pemilihan yang baru.

Pengesahan opsi Pilkada lewat DPRD ini jadi kemenangan kubu Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta saat Pilpres. Meski sempat 'terjepit' karena Demokrat ngotot menginginkan Pilkada langsung, toh akhirnya KMP memenangkan pertarungan politik panjang jelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR periode 2009-2014.

RUU tersebut sudah melewati voting 226 lawan 135 suara. Koalisi Merah Putih menilai pemilihan suara tidak langsung ini akan mengurangi korupsi dan anggaran daerah.

Hasilnya sebanyak 242 kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati akan ditunjuk oleh DPRD yang mayoritas merupakan anggota Koalisi Merah Putih.

Setelah SBY kembali ke Tanah Air akhir September 2014 ini dari negara terakhir yang dikunjungi yakni Jepang, lanjut Aqua, hendaknya memprioritas penuntasan kasus Fraksi PD di DPR yang sangat memalukan dan melukai hati rakyat tersebut. Sebagai Ketua Umum PD, SBY jangan ragu untuk menindak tegas anggotanya yang tidak mendukung perintahnya.

"Masih ada kesempatan buat Pak SBY untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa dirinya pro rakyat. Untuk itu agar beliau jangan pernah ragu memberikan sanksi tegas kepada anggota partai yang dipimpinnya yang tidak mendukung perintahnya. Hal itu jika dilakukan beliau, akan sedikit mengobati kekecewaan masyarakat terhadap aksi walkout anggota Partai Demokrat dinihari tadi," ungkap Aqua sambil menutup komentarnya.

(mad/ndr)