UU Pilkada, Tulisan di Kaos Pria ini Mungkin Berubah 'Pemimpin DPRD Lahir dari DPRD'

Jakarta - UU Pilkada sudah diketok. Koalisi merah putih yang dimotori Gerindra, Golkar, dan PKS mengalahkan koalisi PDIP, PKB, dan Hanura. Apalagi setelah, Fraksi Demokrat walk out. Suara koalisi merah putih perkasa melibas PDIP Cs.

Pesta rakyat 5 tahunan memilih kepala daerah pun kini beralih ke gedung DPRD. Tak ada lagi keseruan kampanye di pelosok-pelosok kampung a la pemilihan kepala desa. Kini semuanya beralih ke tangan DPRD. Wakil rakyat itu yang menentukan dan memilih calon kepala daerah.

Tak heran kalau ada jargon 'Pemimpin rakyat lahir dari rakyat', mungkin kini akan berganti 'Pemimpin DPRD lahir dari DPRD'.

Kritik keras datang dari KPK, soal pemilihan kepala daerah lewat DPRD ini. "Setahu kami hingga saat ini parlemen tidak memiliki program yang secara strategik ditujukan untuk membangun budaya anti korupsi dan kolusi berbasis kemaslahatan publik secara sistemik dan terstruktur," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (26/9/2014).

Bambang menyampaikan, bila dibandingkan dengan jumlah kasus korupsi, yang melibatkan parlemen jauh lebih banyak dibandingkan kepala daerah. Data dari Dirjen Otda, ada 3 ribu wakil rakyat yang tersandung kasus korupsi selama periode 2009-2014. Sedangkan kepala daerah di angka 290.

"Saya khawatir, pemilihan kepala daerah melalui parlemen akan menimbulkan banyak kemudharatan," tutupnya.

(ear/ndr)