Banyak Materi Kesehatan Jadi UU Dinilai Pemborosan

Jakarta - Hari ini DPR mengesahkan dua RUU menjadi UU di bidang kesehatan yaitu UU Keperawatan dan UU Tenaga Kesehatan. Menurut pengamat hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono, banyak materi dalam UU tersebut yang seharusnya tidak perlu dimuat dalam UU.

"Kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari HAM yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya pasal 28H ayat 1 dan negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan sesuai pasal 34 ayat 3. Untuk melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut maka dibentuklah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan," kata Dwi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (25/9/2014).

UU Kesehatan pada dasarnya merupakan kebijakan umum kesehatan yang pelaksanaannya perlu dijabarkaan lebih lanjut dengan peraturan di bawah UU yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri (Permen).

"Namun faktanya DPR maupun pemerintah dengan kedok memenuhi aspirasi kebutuhan hukum masyarakat membentuk banyak UU terkait bidang kesehatan yang justru materinya sebenarnya tidak layak diatur dengan UU karena bukan materi muatan UU," papar pengajar Universitas Jember (Unej) itu.

Berbagai UU tersebut seperti UU 44/2009 tentang Rumah Sakit, UU 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran, UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa dan yang baru saja disahkan oleh DPR yaitu RUU tentang Keperawatan.

Di luar UU yang sudah disahkan terdapat antrean RUU terkait kesehatan dalam Prolegnas 2014 yang menunggu untuk disahkan yaitu RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta RUU tentang Kebidanan.

"Pola pikir bahwa jika sudah diatur dengan UU maka suatu masalah selesai dan adanya kebanggaan jika suatu hal diatur dengan UU adalah penyebab banyaknya usulan membentuk UU ke DPR dan pemerintah. Ditambah pola pikir DPR bahwa mereka dianggap sudah bekerja jika membentuk UU dan motivasi anggaran pembentukan UU yang cukup besar turut menyebabkan borosnya pembentukan UU di Indonesia," cetus Dwi yang menyelesaikan disertasi di Universitas Indonesia (UI) dengan meneliti 428 UU yang dibentuk pasca reformasi.

(asp/nrl)