Data KPK, Korupsi Kepala Daerah Tak Berhubungan Langsung dengan Pilkada

Jakarta - KPK telah menangani banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, baik tingkat kabupaten/kota atau tingkat provinsi. Berdasarkan data yang dikumpulkan, kasus korupsi yang membelit para kepala daerah terbukti tak berkaitan langsung dengan Pilkada.

"Data korupsi 2004-2012 yang direlase oleh Dirjen Otda Depdagri, ada 290 kasus korupsi kepala daerah. KPK menangani kasus korupsi kepala daerah sepanjang 2004-2014 sebanyak 52 kasus," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dalam keterangannya, Kamis (25/9/2014).

Dalam data KPK, mayoritas para kepala daerah yang terjerat pada umumnya melakukan penyalahgunaan wewenang. Tindak kejahatan itu dilakukan setelah seorang kepala daerah menduduki jabatannya.

"Dalam Data KPK, 81 persen kasus korupsi kepala daerah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sesuai Pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Ada 13 persen berkaitan dengan tindak penyuapan sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Tipikor serta sisanya berkaitan dengan pemerasan dan jenis Tipikor lainnya," jelas Bambang.

Berdasar data itu disimpulkan, korupsi yang dilakukan kepala daerah tidak berkaitan langsung dengan Pilkada yang dilakukan oleh rakyat. Korupsi justru dilakukan saat mereka sudah terpilih dan punya beberapa kewenangan.

"Dalam data KPK juga ditemukan kasus korupsi kepala daerah yang justru terjadi pasca Pemilu Kada. Jadi tidak berkaitan dengan pilkada langsung, yaitu melakukan penyuapan terhadap Akil Mochtar, seperti misalnya antara lain dalam kasus Romi Herton, Hambit Bintih dan lainnya‎," ungkap komisioner bidang penindakan itu.

"Berdasarkan kajian sesuai fakta dan data KPK maka dapat ditunjukkan bahwa tidak ada hubungannya secara langsung kasus korupsi yang terjadi dengan pelaku kepala daerah disebabkan karena Pemilu Kada langsung," tegasnya.

(kha/aan)