Efisienkah Arsitektur Kabinet Jokowi-JK dengan 34 Kementerian?

Jakarta -

Meski masih teka-teki, arsitektur kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dipastikan berjumlah 34 kementerian. Jumlah ini sama dengan komposisi kabinet yang disusun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono periode 2009-2014. Efisienkah struktur kabinet dengan 34 kementerian?

Hasil kajian Lembaga Administrasi Negara yang dipublikasikan Juli lalu mencatat, struktur kelembagaan pemerintah yang gemuk tak hanya membuat pemerintah menjadi tidak efisien. Namun roda pemerintahan juga tidak efektif karena berpeluang terjadi distribusi kewenangan secara serampangan.

Walhasil sering terjadi duplikasi fungsi, sehingga respons pemerintah atas satu permasalahan yang muncul menjadi lamban.

Selain duplikasi fungsi dan respons yang lamban, kabinet yang tak ramping juga akan memunculkan persoalan inefisiensi anggaran. Dalam catatan LAN pada tahun 2012 jumlah jabatan struktural di kementerian mencapai 19.478 jabatan. Hasil evaluasi anggaran Kementerian Keuangan pada tahun 2012 terjadi inefisiensi anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp 72 triliun.

Inefisiensi terjadi pada dua bagian, yakni pengalokasian anggaran senilai Rp 61 triliun dan pelaksanaan program senilai Rp 11 triliun. Melihat fakta tersebut, awal Juli lalu LAN menggelar diskusi dan kajian mengenai arsitektur kabinet periode 2014-2019.

Salah satu rekomendasinya adalah arsitektur kabinet bisa dirampingkan, namun tetap moderat. Yakni hanya terdiri dari 24 kementerian dan satu kantor kepresidenan. 24 kementerian itu terdiri dari 15 kementerian portofolio (departemen) dan kementerian nonportofolio (kementerian negara).

Sementara Kantor Kepresidenan nantinya akan membawahi Sekretariat Negara, Urusan Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Nasional, Urusan Administrasi Reformasi Negara, Urusan Pengawasan, serta Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Ikhwal perampingan kabinet juga dikaji oleh Tim Pakar dan Kelompok Kerja Seleksi Menteri detikcom. Melalui diskusi selama beberapa minggu Tim kemudian mengusulkan penggabungan Sekretariat Negara dengan Sekretariat Kabinet.

Tim mengusulkan pembentukan lembaga Sekretariat Kepresidenan. "Lembaga ini menggabungkan antara Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, menjadi satu nama. Di dalamnya ada protokoler, juru bicara presiden, staf ahli presiden," kata Ketua Tim Pakar Seleksi Menteri, Chandra Martha Hamzah.

Arsitektur dengan 24 kementerian juga menjadi salah satu dari tiga opsi yang pernah diusulkan oleh Tim Transisi ke Jokowi. Namun akhirnya Jokowi memilih arsitektur dengan 34 kementerian, sama dengan jumlah menteri di kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Terkait nama-nama calon menteri, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hingga kini masih belum final. Dia juga belum memutuskan struktur kabinetnya. "Nantilah, belum final. Itu masih digodok," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/9/2014) kemarin.

(erd/nrl)