Kisah Ahok dan FPI, dari Pilgub Hingga Suksesi Kepemimpinan di DKI

Jakarta - Jalan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuju kursi DKI-1 tak mulus. Belum selesai urusan dengan DPRD DKI, langkah Ahok menjadi gubernur DKI diusik kelompok Front Pembela Islam (FPI).

Penolakan FPI terhadap sosok Ahok memang sudah muncul sejak Pilgub DKI 2012. Saat itu, FPI menolak Ahok karena isu SARA. Namun, setelah Pilgub DKI terlewati dengan kemenangan Jokowi-Ahok, penolakan sempat tak terdengar.

Saat Ahok menjadi wagub DKI, FPI kembali bergeliat. Mantan anggota Komisi II DPR itu kerap menerima protes dari FPI. Hal ini karena ormas Islam itu menilai Ahok sering melontarkan kalimat yang arogan. Daripada memusingkan penolakan itu, Ahok memilih untuk sibuk dengan rutinitasnya sebagai wakil gubernur.

Kini, saat suami Veronica Tan itu menghitung hari menjadi gubernur, FPI kembali datang dan menolak Ahok 'naik pangkat'. Penolakan ini lantaran tak setuju Jakarta dipimpin oleh seorang non muslim. Komunikasi politik Ahok yang doyan blak-blakan daripada berbasa basi juga dipersoalkan ormas pimpinan Habib Rizieq itu.

Mereka berjanji akan mendatangkan ratusan massa untuk berdemo ke gedung DPRD DKI yang masih dalam 1 kawasan dengan Balai Kota yang jadi tempat Ahok bekerja. Di situs resmi FPI, fpi.org.id, juga diposting undangan terbuka mengikuti aksi tersebut. Dalam undangan ditulis, massa akan berkumpul di Markas FPI di Petamburan dan akan berjalan menuju Balai Kota.

Pihak FPI menjamin demo ini akan berjalan damai.

Ahok nampak tak ambil pusing dengan rencana demonstrasi penolakan ini. Dengan santai ia mengatakan tak akan terpengaruh. Presiden SBY saja selama 10 tahun menjabat merasakan ratusan demo di depan Istana Negara.

"Ya udah. Besok kan? Nggak apa-apa. Aku mah udah sering didemo. SBY saja suka didemo. SBY saja nggak mundur 10 tahun didemo," terang Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Ahok sempat mengingatkan adanya kemungkinan pidana jika demo tersebut menyinggung soal SARA. Untuk hal ini, mantan politikus Gerindra ini memang tak suka orang-orang menyinggung soal SARA dan mengaitkan ke jabatannya. Menurutnya, seharusnya orang melihat kerja seorang pejabat, bukan dia agamanya apa atau suku apa.

(bil/trq)