Patrialis Komentari RUU Pilkada, Ketua MK Serahkan ke Dewan Etik

Jakarta - Hakim konstitusi Patrialis Akbar dilaporkan ke Dewan Etik karena mengomentari RUU Pilkada dalam sebuah kuliah umum. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyerahkan sepenuhnya hal itu ke Dewan Etik.

"Saya serahkan sepenuhnya kepada Dewan Etik," ujar Hamdan saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (24/9/2014)

Hamdan memastikan tidak akan ada intervensi kepada Dewan Etik. Menurutnya, Dewan Etik akan bekerja secara maksimal.

"Dewan Etik bekerja secara independen," ujarnya.

Patrialis Akbar sebelumnya dilaporkan‎ oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK yang terdiri dari berbagai LSM bidang hukum, seperti ILR, ICW, YLBHI, Perludem dan lain lain. Mereka menganggap Patrialis memiliki keberpihakan karena mengomentari RUU Pilkada. Menurut pelapor, RUU Pilkada berpotensi dibawa ke MK, sehingga tindakan Patrialis dianggap seperti keberpihakan.

Patrialis juga sudah membantah terkait laporan itu. Dia mengatakan, itu bukan pendapatnya melainkan pendapat mahasiswanya yang tertuang dalam skripsi.

Kasus ini bermula pada 15 September kala itu Patrialis semacam sedang memberi kuliah umum ke mahasiswa di sebuah Kampus kawasan Ciputat, Tangsel. Dalam kuliahnya Patrialis menyatakan Pilkada via DPRD bukanlah hal yang melanggar konstitusi. Dalam kuliah itu, Patrialis juga memberikan pemaparan tentang pilkada oleh rakyat yang juga memiliki konstitusi.

(rvk/asp)