"Silakan saja, tidak apa-apa, tidak ada sanksi. Itu dinamika yang terjadi," kata Ketua DPP Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Priyo menegaskan sampai saat ini sikap resmi Partai Golkar adalah mendukung pilkada lewat DPRD. Seluruh kader diyakininya bakal solid mendukung Pilkada lewat DPRD apabila sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada nanti digelar tanggal 25 September 2014.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Poros Muda Partai Golkar menentang partainya dengan menolak pengembalian pilkada lewat DPRD. Salah seorang motor Poros Muda Partai Golkar, Agus Gumiwang, memprediksi ada 25% anggota Fraksi Golkar yang berani mendukung pilkada langsung.
"Perhitungan saya, minimal ada 25% anggota FPG yang secara terbuka berani mendukung pilkada langsung, yang lainnya mungkin tidak berani," kata kata Agus Gumiwang Kartasasmita, salah seorang motor Poros Muda Partai Golkar, kepada detikcom, Selasa (23/9/2014).
Saat ini Golkar memiliki 106 kursi di DPR. Jika benar ada 25% yang 'mbalelo', maka jika terjadi voting, kubu pendukung pilkada langsung akan mendapat tambahan dukungan 27 suara dari Golkar.
Namun, kata Agus, belum tentu 25% anggota FPG yang menolak pengembalian pilkada lewat DPRD itu akan memberikan suaranya mendukung pilkada langsung. Bentuk penolakan bisa dengan tak menghadiri sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pilkada.
"Berani mendukung secara terbuka yang saya maksud adalah dia akan berdiri mendukung pilkada langsung ketika voting dan atau dia tidak hadir sama sekali," ujarnya.
Selain Agus, para anggota Fraksi Golkar yang mendukung pilkada langsung ini di antaranya adalah Poempida Hidayatulloh dan Yorrys Raweyai.
(dnu/trq)