Golkar Dilematis Dukung RUU Pilkada Langsung atau DPRD

Jakarta - Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada terus bergulir jelang pengesahan 25 September nanti. Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari, menyebut partainya sebetulnya ada dalam posisi dilematis untuk mendukung RUU Pilkada tersebut.

"Partai Golkar berada pada posisi secara ideologis sebetulnya dilematis, satu pihak ingin tetap lanjutnya pilkada langsung karena sesuai semangat demokrasi. Tapi juga kita tidak menutup mata pilkada langsung dalam bentuk ekses-ekses yang eksesif itu," ucap Hajriyanto di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Menurut Hajriyanto, Golkar sampai saat ini belum menemukan cara mengurangi ekses negatif dari pilkada langsung, baik politik uang yang masif, politik dinasti yang melahirkan raja kecil dan sebagainya.

"Selama ekses tersebut masih mungkin untuk kita hapuskan setidaknya dikurangi, maka pilkada langsung lebih baik daripada oleh DPRD," ujarnya.

"Tapi kalau ekses-ekses Pilkada langsung itu ternyata sama sekali tidak bisa dikurangi maka pilihannya hentikan pilkada langsung untuk kembali oleh DPRD," imbuh wakil ketua MPR itu.

Tapi Hajriyanto menuturkan, penolakan terhadap Pilkada langsung ‎tidak bisa disimplikasi untuk kepentingan politik praktis dengan menilai eksesnya yang banyak, tapi juga harus melihat ini dari prinsip-prinsip demokrasi.

‎"Kita sepakat by sistem kurangi ekses dari Pilkada langsung, tapi jangan lompat pada kesimpulan Pilkada langsung lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya," ujarnya.

"Karena belum dapat temukan prosedur atau mekanissme untuk mengurangi ekses itu, maka Partai Golkar mengambil sikap sementra ini moratorium pilkada langsung sambil lakukan penyemprnaan sistem pilkada langsung," terangnya.

(bal/trq)