Puluhan Triliun Dana Haji Rencananya Akan Dikelola Lembaga Baru BPKH

Jakarta - RUU Keuangan hampir rampung dibahas. Kini hanya tinggal penyelarasan saja. Baik DPR, pemerintah, dan pihak terkait sudah berdiskusi dan saling adu dengar pendapat. Nantinya, akan ada lembaga baru yang disebut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) guna mengelola dana haji puluhan triliun rupiah.

"Bahwa konsep Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) itu merupakan Badan Hukum Publik (seperti BPJS) jadi bukan BUMN; Bukan Satker; bukan BLU; dan bukan murni swasta karena yang dikelola keuangan negara," kata Irjen Kemenag, M Jasin, Selasa (23/9/2014).

BPKH itu, baru akan dibentuk bila RUU Keuangan Haji diketok palu. Memurut Jasin yang juga anggota Panja pemerintah ini, pembentukan lembaga ini menunggu pengesahan RUU itu.

"Kementerian Keuangan mempersilakan hal-hal yang berkaitan Keuangan Haji dikelola terpisah dengan dengan pengelolaan APBN oleh Kementerian Keuangan. Keuangan haji itu merupakan Keuangan Negara dikelola secara khusus atau (lech specialist). BPKH bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama," urai dia.

Jasin mengungkapkan, draf RUU Pengelolaan Keuangan Haji itu dibahas antara panja pemerintah dengan panja DPR dari Komisi VIII RI.

"Yang insya Allah segera difinalkan. Alasan pembentukan BPKH itu karena minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat tiap tahunnya, sehingga uang setoran awal untuk haji meningkat hingga saat ini mencapai kurang lebih Rp 70 triliun. Oleh karenanya dipandang perlu untuk membuat Badan Pengelolaan Keuangan Haji yang Profesional, independen, transparan, dan akuntabel, sehingga keuangan haji dapat dikelola secara amanah sesuai syariah Islam dan sesuai dengan peruntukannya," urai dia.

(ndr/fdn)