Hajriyanto: Soal RUU Pilkada, Kader Golkar Bebas Berargumen

Jakarta - Anggota Fraksi Partai Golkar terpecah menyikapi RUU Pilkada yang akan disahkan DPR pada 25 September mendatang. Ketua DPP Golkar Hajriyanto Tohari mengatakan kader partainya memang diberi kebebasan untuk berpndapat.

"Partai Golkar akan berikan kebebasan kepada anggota fraksi untuk ajukan argumen-argumen, pada satnya nanti akan ambil keputusan jelang 25 September," kata Hajriyanto di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Hajriyanto mengatakan, diskusi tentang RUU Pilkada saat ini kurang berkembang karena dibawa dalam ruang politik praktis. Yaitu yang mendukung pilkada langsung disebut pro pemerintah, kalau anti pilkada langsung pro Koalisi Merah Putih.

"Itu pemahaman yang simplistik. Ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah atau oposisi, terlalu politis," ujarnya.

‎Padahal kata Hajriyanto, RUU Pilkada ini untuk kepentingan jangka panjang, bukan jangka pendek. Lalu, bagaimana jika pada voting paripurna nanti tetap ada kader Golkar yang tidak satu suara?

"Ya itu akan dilihat nanti voting. Kalau kondisinya optimal sampai tanggal 25 September," ucap wakil ketua MPR itu.

(bal/trq)