2021 Jabar Masuk Fase Bonus Demografi, Begini Strategi Menghadapinya

Bandung - Jabar diprediksi akan memasuki fase bonus demografi pada 2021-2028. Artinya kondisi jumlah penduduk dengan usia produktif sangat besar dibandingkan usia muda dan lanjut usia. Pemprov Jabar diharapkan bisa mempersiapkan sejak dini dan serius menghadapinya.

Sutyastie Soemitro Remi mengatakan bonus demografi merupakan kesempatan demografis yang terjadi sekali dalam jumlah terbatas waktu disertai keuntungan dan tantangan baik pertumbuhan ekonomi serta sosial.

"Bonus Demografi Jabar pada 2021-2028. Berarti Jabar mendapat bonus lebih pendek, tujuh tahun. Ini tantangan berat," ucap Sutyastie saat memberikan materi 'Tantangan dan Strategi Mengelola Bonus Demografi Jabar' di Gedung RSP Unpad, Jalan Eijkman, Kota Bandung, Senin (22/9/2014).

Menurut Sutyastie, bonus demografi yang pendek itu harus disikapi Pemprov Jabar dengan membuat proyeksi melibatkan dinas dan instansi terkait. "Kebijakan itu perlu dilaksanakan terpadu. Harus solid di Jabar," ucap Sutyastie.

Dia menjelaskan, tahapan bonus demografi meliputi keberhasilan program pengendalian penduduk dan penurunan moralitas menyebabkan pergeseran umur penduduk Indonesia, proporsi anak-anak menurun dengan cepat dibarengi dengan peningkatan usia harapan hidup atau ledakan jumpah penduduk usia kerja, menyebabkan penurunan angka beban tanggungan yang dalam jangka panjang tercipta bonus demografi (atau demographic dividend, demographic shift).

Dalam kesempatan tersebut, Sutyastie menyampaikan empat poin strategi mengelola bonus demografi. "Pertama, pendidikan dan pelatihan. Ya pemerintah harus menjamin pendidikan, tetap komitmen alokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Kebutuhan utama agar masyarakat sejahtera," tuturnya.

Strategi kedua soal kebijakan tenaga kerja dan sumber daya manusia (SDM). "Pemerintah banyak menciptakan lapangan kerja, lalu menciptakan entrepreneur, serta memudahkan akses perbankan bagi usaha mikro," kata Sutyastie.

Ketiga ialah straregi kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan. Menurutnya perlu pembangunan kesehatan dan sarana kesehatan bagi masyarakat. "Makin sehat masyarakat, maka produktifitas dan kretaif makin meningkat," tuturnya.

Strategi keempat perihal jaminan perlindungan sosial. "Perlu sistem finansial berkelanjutan. BPJS mudah-mudahan segera banyak dinikmati masyarakat. Lalu kebijakan asuransi bukan hanya untuk PNS saja, tapi juga pekerja yang sifatnya informal," ujar Sutyastie.

Dia mengigatkan agar bonus demografi di Jabar nanti harus ditanggapi serius dan solid. "Periode yang masih lama ini tidaklah terlambat jika disiapkan sejak dini. Bonus demografi penggerak ekonomi Indonesia dan kabar tinggal lepas landas yang jadi berkah bukan musibah," kata Sutyastie.

(bbn/ern)