.webp)
"Penjelasan dari Pak Moeldoko tentang itu sangat penting terutama untuk menghindari fitnah yang akan merugikan beliau secara pribadi dan TNI sebagai institusi. Tentunya beliau punya niat baik dengan pengangkatan Dato' Sri Tahir tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit TNI. Cuma karena hal ini dianggap di luar kelaziman dan latar belakangnya pengusaha sehingga ada yang mempertanyakan motivasinya dan mengkaitkan dengan aturan dan norma yang berlaku di TNI," ujar pengamat kepolisian dan militer Aqua Dwipayana saat diminta tanggapannya tentang hal tersebut pada Minggu (21/9/2014).
Pada Kamis pagi (18/9/2014) dalam upacara resmi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Moeldoko mengangkat Dato' Sri Tahir sebagai Penasihat Peningkatan Kesejahteraan Prajurit TNI. Menyusul hal serupa dilakukan pada penasihat bidang Ekonomi. Orang dan waktunya sampai sekarang belum diumumkan secara resmi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Panglima TNI perlu penasihat di bidang kesejahteraan prajurit. Nanti ada lagi (penasihat) di bidang ekonomi. Khusus Pak Tahir ini di bidang kesejahteraan prajurit," kata Moeldoko saat diwawancarai wartawan di Mabes Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014).
Dijelaskan Moeldoko, Panglima TNI punya dua tugas pokok. Pertama, menyiapkan prajurit TNI agar siap perang. Kedua memelihara kesejahteraan prajurit. Alasan kedua itulah yang membuat dirinya akhirnya mengangkat Tahir sebagai penasihat.
"Dalam tugas kedua itu Panglima TNI tidak mudah menjaga kesejahteraan prajurit. Ini berkaitan dengan perumahan, kesehatan dan lain-lain. saya mengangkat Pak Tahir sebagai penasihat karena kerelaan dari beliau sendiri, memberikan pengabdian kepada prajurit TNI," jelas Moeldoko.
Diangkat sebagai penasihat Panglima TNI, Tahir telah menyiapkan berbagai program. Salah satunya membangun 1.000 unit rumah bagi prajurit TNI.
"Yang jelas nanti ada perumahan knockdown bagi prajurit yang sekarang ini sudah siap 1.000 di seputar Jakarta. Nanti akan dikembangkan ke wilayah lain," ucap Moeldoko.
Terkait pengangkatan Tahir, Moeldoko mengatakan itu merupakan otoritas dirinya. "Panglima TNI bisa mengangkat staf-staf khusus untuk membantu pekerjaan. Pekerjaannya (Tahir) tidak dibatasi waktu, hanya nanti organisasi akan melihat efektivitasnya, kinerjanya dan sebagainya," ucap Moeldoko.
Aqua yang selama ini aktif sharing Komunikasi dan Motivasi di lingkungan TNI-Polri menambahkan mereka yang pro terhadap kebijakan Moeldoko itu pasti memberikan dukungan penuh. Apalagi sudah membayangkan dengan keterlibatan konglomerat tersebut kesejahteraan prajurit TNI terutama dalam upaya memiliki rumah sendiri untuk ditempati akan lebih cepat terwujud.
Lewat Dato' Sri Tahir yang memiliki akses kuat pada berbagai kalangan baik di dalam maupun di luar negeri, menurut pakar komunikasi ini, akan mempercepat realisasi dan penyelesaian rumah-rumah yang sangat dibutuhkan para prajurit TNI tersebut.
Sedangkan mereka yang kontra mempertanyakan dasar hukum Moeldoko melakukan itu. Selama ini yang terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI, utamanya menjadi urusan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mengkomunikasikannya dengan Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi.
"Terkait dengan itu maka Pak Moeldoko perlu memberi penjelasan secara komprehensif tentang hal tersebut. Termasuk yang perlu dijelaskan adalah kenapa Dato' Sri Tahir yang ditunjuk sebagai penasihat. Sementara selama ini banyak pengusaha lainnya yang juga sudah memberikan bantuan kepada TNI yang jika dilihat dari skala usahanya sama besarnya bahkan mungkin ada yang lebih besar daripada bos Grup Mayapada tersebut," ungkap anggota Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom ini.
Pengangkatan Dato' Sri Tahir tersebut dipermasalahkan karena beliau adalah seorang pengusaha. Ada yang mengkhawatirkan bantuan yang akan diberikan tidak tulus dan bisa saja kerjasamanya kelak bukan malah menguntungkan tapi justru merugikan TNI.
Pemikiran seperti itu menurut Aqua sangat wajar. Apalagi selama ini dikenal istilah tidak ada makan siang yang gratis. Bantuan yang diberikan biasanya ada pamrih atau harapan dibalik pemberian sumbangan itu.
"Dato' Sri Tahir harus membuktikan ke publik bahwa beliau niatnya memang sangat tulus membantu meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Untuk itu yang paling utama dan sangat penting dilakukannya adalah bersikap transparan dalam melaksanakan proyek-proyek yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Jika itu bisa dilakukannya secara profesional dan tanpa pamrih maka dipastikan akan menepis seluruh anggapan negatif yang ditujukan pada dirinya dan TNI. Bahkan mereka yang semula menentang pengangkatan itu akan balik mendukung keputusan Pak Moeldoko tersebut," kata Aqua yang aktif mengajar Komunikasi di lingkungan TNI di antaranya di Sekolah Staf dan Komando (Sesko).
Aqua mengamati bahwa ada juga anggota DPR Komisi I yang berkomentar minor tentang hal tersebut. Jika memang dianggap perlu untuk mengetahui lebih detil tentang pengangkatan penasehat itu, bisa saja Komisi I DPR mengundang Moeldoko dalam rapat dengar pendapat untuk minta penjelasan tentang hal tersebut.
"Kalau itu jadi dilaksanakan, kesempatan bagus buat Pak Moeldoko untuk memberikan penjelasan secara detil dan sejelas-jelasnya. Setelah pertemuan tersebut diharapkan masalahnya tuntas dan tidak lagi menimbulkan polemik berkepanjangan yang jika tidak dikelola dengan baik akan merugikan TNI secara institusi," tegas mantan wartawan Jawa Pos dan Bisnis Indonesia ini.
Kandidat doktor Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran ini menilai meskipun niat Moeldoko baik terhadap pengangkatan itu namun momentumnya saat ini kurang pas sebab menjelang pergantian presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.
Apalagi pada Kamis (10/9/2014) lalu Presiden SBY sudah menegaskan untuk menghormati proses transisi yang tengah berlangsung dengan presiden terpilih Joko Widodo maka tidak akan mengambil kebijakan strategis yang terkait dengan TNI-Polri, Kementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.
"Penegasan Presiden SBY tersebut seharusnya dipatuhi seluruh jajaran di bawahnya termasuk di lingkungan TNI. Semuanya harus menahan diri untuk tidak mengambil keputusan yang strategis hingga pergantian presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang," tutur Aqua.
Setelah munculnya sikap pro dan kontra tentang pengangkatan penasehat tersebut, tambah Aqua, hendaknya jadi pelajaran sangat berharga tidak hanya bagi Moeldoko tetapi seluruh pihak baik TNI-Polri maupun sipil. Sebelum memutuskan sesuatu agar mempertimbangkan untung rugi serta manfaat dan mudaratnya.
"Terhadap satu keputusan, niat baik saja tidak cukup. Ada aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan di antaranya melihat momentumnya, latar belakang hal itu dilakukan, dan prediksi yang bakal terjadi, serta orang atau institusi yang diajak bermitra. Bila perlu sebelum dilaksanakan lebih dulu dilakukan 'test pasar' untuk mengetahui reaksi negatif dan positif berbagai pihak. Dengan begitu saat putusan itu dieksekusi, berjalan lancar tanpa hambatan bahkan mendapat dukungan dari semua pihak," ujar Aqua menutup komentarnya.
(mad/ndr)
