Tunjuk Diri Adili Kasus Korupsi Bupati Bogor, KPN Bandung Langgar Aturan?

Jakarta - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung Nur Hakim menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua majelis kasus korupsi Bupati Bogor, Rahmat Yasin. Padahal Nur Hakim telah dimutasikan ke PN Surabaya.

Nur Hakim dimutasi menjadi Ketua PN Surabaya dan diumukan per 3 September 2014 di website MA. Tetapi pada 16 September 2014 lalu atau 13 hari setelah itu Nur Hakim menujuk dirinya sendiri sebagai ketua majelis dengan terdakwa Nur Hakim.

"Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru," demikian bunyi poin 4 huruf c nomor 1 SK Ketua MA Nomor 139/KMA/VIII/2003 yang dikutip detikcom, Jumat (19/9/2014).

Nur Hakim menjadi Ketua PN Surabaya dan Ketua PN Surabaya, Herry Supriyono naik pangkat menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Sedangkan hakim yang menggantikan posisi Nur Hakim yaitu Pontas Efendi yang sebelumnya menjadi Ketua PN Yogyakarta.

KPK menetapkan Yasin sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Rabu (7/5) lalu. Selain menangkap Yasin, petugas KPK menangkap pula Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin dan Franciskus Xaverius Yohan Yhap dari PT Bukit Jonggol Asri.

Mereka diduga terlibat transaksi serah terima uang berkaitan dengan kepengurusan izin rancangan umum tata ruang (RUTR) Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur). Bersamaan dengan penangkapan mereka, KPK juga menyita uang tunai miliaran rupiah dari sebuah kantor di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, yang berdekatan dengan lokasi penangkapan Zairin dan Yohan. Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah Komut PT Bukit Jonggol Asri Cahyadi Kumala, serta dua kerabat Cahyadi, Hariadi dan Daniel Otto Kumala.

Sidang perdana Rahmat Yasin agendanya akan digelar 25 September nanti di PN Bandung.

"Ketua majelis Nur Hakim dengan anggota Barita Lumban Gaol dan Basari Budi," kata humas PN Bandung, Djoko Indiarto.

(asp/try)