"Itu kan domain sama-sama, saya minta kepada daerah, aktif seperti yang dilakukan Manggarai itu. Mereka datang ke penyedia menanyakan buku mereka. Jadi kalau bisa tagih penyedia, 'mana tanggungjawab Anda menyediakan ini?' Karena kalau kami, bukan lepas tangan ya, tidak punya otoritas untuk marah, hanya meminta," ujar Musliar di Jakarta, Kamis (18/9/2014) malam.
Musliar menambahkan, penunjukkan penyedia buku juga telah ditentukan oleh LKPP dengan biaya dari pihak sekolah. Ia juga menyinggung pesan Wakil Presiden Boediono agar kementerian terkait turut membantu distribusi buku-buku pelajaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Musliar, Kemendagri turut membantu dalam proses pendistribusian buku pelajaran, seperti mengirimkan telegram ke seluruh pemda agar membantu distribusi secepatnya. Semetnara untuk semester II, Musliar mengaku proses tender penyediaan buku pelajaran sudah selesai dan tinggal diverifikasi.
"Permintaan Pak Menteri dan Pak Wapres juga perusahaan-perusahaan yang tidak perform jangan diberi tugas lagi. Ada sekitar 8 perusahaan yang tidak perform. Jadi hampir sama semua dari SD, SMP, SMA sekitar 30 persen (yang belum selesai didistribusikan)," ujar Musliar.
(vid/dnu)