Biarkan Jokowi Bekerja

Jakarta - Melakukan perubahan bukan hanya ganti sistem namun ganti rezim. Ganti sistem menunjukkan revolusi merupakan satu kesatuan. 'Revolusi Mental' yang menjadi program utama Jokowi-JK dalam mewujudkan mental inovatif dan nasionalisme bagi setiap warga negara akan mampu melaksanakan politik yang berdaulat, ekonomi yang mandiri, dan kebudayaan yang berkepribadian.

Di mana, akan membangun kesadaran agar Indonesia dapat menghargai produk dalam negeri. Mendorong Indonesia membangun sistem hukum dan sistem politik yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya nasional. Revolusi Mental akan membangun karakter yang akan memperkuat kemanusiaan dan keadaban. Bangsa Indonesia mempunyai banyak khazanah kebudayaan yang dapat membangun kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa.

Saat ini sedang digodok bagaimana postur kabinet Jokowi-JK. Tarik ulur ini tidak kalah pentingnya bagi kemenangan Jokowi-JK itu sendiri karena bersentuhan langsung apakah berpihak kepada rakyat atau hanya bagi-bagi kue kursi di kabinetnya. Apakah realita ada bagi-bagi kue dalam koalisi Jokowi-JK? Dan apakah nanti menteri dari profesionalisme akan terjerat juga dengan apa yang ada di sistem? Program Nawacipta Jokowi, berharap akan fokus membangun desa, membangun daerah terpencil, UKM, kesejahteraan sosial.

Jokowi Menyusun Kabinetnya

Masyarakat sebelum Pemilu 2014, hanya menjadi mesin politik namun di 2014 ikut berpartisipasi. Ini bisa dikatakan organisasi relawan melebihi dari mesin partai. Dengan adanya fenomena tersebut, ada wacana zanken kabinet (kabinet ahli) adalah hal yang positif, mereka mendambakannya.

Namun, seorang yang duduk di kabinet ini harus mendapatkan dukungan dari konstituen/rakyat. Jika dilihat dalam sejarah tata negara Indonesia kita tidak pernah menganut sistem yang murni di pemerintahan. Tantangan bagi Jokowi-JK dalam membangun pemerintahan baru tidaklah mudah.

Visi dan misi yang selalu dikampanyekan oleh Jokowi tentang meneruskan cita-cita membangun pemerintahan yang berlandaskan Trisakti akan penuh rintangan. Yang menjadi pertanyaan adalah mungkinkah Jokowi dapat merealisasikan Trisakti serta apakah sesuai dengan cita-cita Trisakti Soekarno?

Dalam mewujudkan cita-cita Trisakti diperlukan Zaken kabinet, kabinet yang diisi oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya serta mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Zaken kabinet adalah cara membangun pemerintahan yang stabil serta memperbaiki kondisi ekonomi, untuk itu diperlukan menteri-menteri yang sejalan dengan program Trisakti Jokowi-JK dan memiliki track record yang baik dimasyarakat.

Peran Partai Koalisi

Politik itu merupakan konflik yang mengandung warna hitam putih kawan menjadi kawan. Ranah publik didominasi oleh retrotika dan demagogi (penghasutan-red) politik serta menguras rasionalistas masyarakat. Dalam membangun Zaken kabinet Jokowi-JK juga tidaklah menjadi kacang yang lupa dengan kulitnya, peran partai koalisi tetap diakomodir dengan mengedepankan kesamaan platform dan program partai. Bukan semata bagi-bagi jatah kursi kekuasaan dan transaksional.

Idealnya, komposisi zaken kabinet mencerminkan paduan 3 hal yakni, soal kompetensi, tidak sembarang orang meskipun direkomendasi partai pengusung dan relawan untuk duduk dalam kabinet. Memiliki basis konstituensi yang jelas, agar menghindarkan anggota kabinet untuk asik merumuskan kebijakan sendiri sesuai dengan disiplin atau keahlian yang dimilikinya tetapi mengorbankan harapan rakyat dan memiliki integritas moral politik yang jelas dan kuat.

Untuk itu dalam mengawal pemerintahan Jokowi-JK ke depan peran serta relawan harus dimasifkan tidak sekedar sebagai tim sukses setelah Pilpres bubar jalan, relawan harus dilembagakan secara organisasi dan politik untuk selalu dapat memberikan masukan kepada pemerintahan Jokowi-JK dalam merumuskan kebijakan. Tentunya relawan dapat teroganisir dengan baik dan tentu tetap menjadi kelompok yang kritis dalam mengawal pemerintahan, serta merubah paradigma bukan sebagai alat politik penguasa tetapi penyambung lidah rakyat.

Jangan Memaksa Jokowi

Pertanyaannya, Jokowi menginginkan kabinet yang ramping tetapi kenyataannya malah gemuk (34 kementerian). Fakta di lapangan untuk mengubah suatu Kementerian butuh waktu dan butuh bantuan pakar di bidangnya agar mendorong ikut menjelaskan kepada rakyat kenapa kabinetnya menjadi gemuk.

Berharap, Jokowi dalam memilih anggota kabinetnya dari parpol dan independen, yang dilihat adalah leadership. Pola pikir yang masih konvensional bukan diukur orang mepresentasikan di power point urutannya bagus, namun dilihat pemikiran ini untuk kepentingan apa? Untuk menindas rakyat atau hanya kepentingan kelompok.

Semua itu harus dirubah yang secara obyektif yang hasilnya harus diberikan kepada rakyat. Para relawan, LSM dan lembaga survei diharapkan tetap mengawal pemerintahan. Penting feed back dari relawan, LSM dan lembaga survei apakah program Jokowi berjalan atau tidak. Masukan relawan dibutuhkan untuk mencari solusinya dan tetap mengawal program-program Jokowi-JK.

Bukan hanya merecoki dengan mengadakan survei sendiri siapa saja yang pantas menduduki kabinet bayangan Jokowi-JK, yang pada akhirnya banyak barisan sakit hati karena merasa dirinya layak dalam kabinet Jokowi-JK. Bahaya Jika Jokowi dalam menyusun anggota kabinet selalu didikte oleh orang-orang yang selalu berada di balik permainan.

Ingat!! Setiap generasi berbeda menangkap gejala yang ada dalam menilai kabinet Jokowi-JK. Jadi, biarkan Jokowi bekerja dulu menyusun anggota kabinetnya. Semoga terpilihnya Jokowi, rakyat Indonesia makin sejahtera, makmur dan medapatkan keadilan yang merata lebih baik lagi.

*) Herni Susanti adalah pemerhati masalah bangsa

(nwk/nwk)