PD Harus Buktikan Dukungan Pilkada Langsung Saat Voting di DPR

Jakarta - Partai Demokrat (PD) setuju Pilkada tetap dilaksanakan langsung sebagaimana yang sudah berjalan selama 10 tahun terakhir. Partai berlambang bintang Mercy ini juga mengajukan 10 syarat untuk dimasukkan ke dalam RUU Pilkada yang tengah dibahas DPR.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) melihat keputusan tersebut diambil PD sebagai bentuk merespon opini publik terkait polemik RUU Pilkada yang bergulir.

"Satu yang bisa kami katakan, PD sudah melihat opini publik yang berkembang. Dia merespon opini publik yang setuju Pilkada langsung. Ini menjadi endorsement kuat. Sehingga, PD mendukung kebijakan ini," tutur peneliti LSI Ardian Sopa.

Ia mengungkapkan hal itu usai pemaparan Hasil Temuan dan Analisis Nasional Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network dengan tema 'Publik Menilai SBY Sebagai Aktor Utama Kemunduran Demokrasi Jika Pilkada oleh DPRD' di Gedung LSI, Jl Pemuda No 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014).

Selain itu, lanjutnya, keputusan PD yang berbeda pandangan dengan parpol lainnya dalam Koalisi Merah Putih dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki citranya sebagai partai yang pro rakyat. Meskipun LSI mengapresiasi keputusan Demokrat, namun semua itu dapat dilihat dari bagaimana aksinya dalam Paripurna DPR pada 25 September mendatang.

"Pada akhirnya yang menentukan itu aksi politik dilihat pada 25 September mendatang. Kalau misalnya apa yang dikatakan PD hari ini dan saat voting (di DPR) hasilnya meleset, pertanyaan besar apakah Demokrat solid dan benar-benar memperjuangkan hal ini atau ada main-main," kata Ardian.

"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi Demokrat untuk membuktikan bahwa aksi ini bukan sekadar ucapan saja tapi aksi nyata," pungkasnya.

(aws/trq)