Ganjar Pranowo Beberkan Alasan Ketidaksetujuan Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD

Salatiga -

Salah satu alasan adanya kepala daerah dipilih DPRD di RUU Pilkada disebutkan para pendukungnya karena untuk penghematan biaya dan mengantisipasi politik uang. Namun dengan tegas politisi PDIP sekaligus Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo membantahnya.

Menurut Ganjar, justru Pilkada yang dulunya ditentukan oleh DPRD itu diubah menjadi Pilkada langsung karena adanya indikasi politik uang. Bahkan berbgai permasalahan selain politik uang juga terjadi saat kepala daerah dipimpin DPR.

"Dulu yang mau pilkada dipilih DPRD itu dikarantina, lho. Politik uang enggak? Pasti Politik uang. Bahkan beberapa orang dikejar preman karena berbeda sikap. Cek lagi berapa yang dipecat partai karena mbalelo? Itulah kenapa diganti menjadi pemilihan langsung," kata Ganjar usai memberikan droping air di Desa Ngronggo RT01 RW04, Kumpulrejo, Salatiga, Rabu (17/9/2014).

Ganjar berharap pengambil keputusan nantinya tidak emosional dan jika harus dikaji dengan waktu yang sempit, bisa diserahkan ke dewan yang baru. Jika nantinya tetap diambil keputusan Pilkada dipilih DPRD, lanjut Ganjar, kemungkinan akan ada gugatan ke MK dari masyarakat.

"Dugaan saya kalau nekat akan ada masyarakat menggugat ke MK. Saya ingin ingatkan pengambil keputusan jangan emosional. Kalau memang mau dikaji dan waktunya mepet, serahkan ke dewan baru. Hati-hati jangan pakai suasana kebatinan sebagai efek Pilpres," pungkas Ganjar.

Selain itu Ganjar menyatakan ada kartu truf terkait RUU Pilkada, jika pada rapat paripurna pandangan umum tidak setuju, maka Pilkada tetap akan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Hal itu menurut Ganjar pernah terjadi Kepulauan Riau.

"Pernah ada RUU soal kawasan ekonomi khsusus kalau tidak salah di Kepri. Jadi nanti kalau pada pandangan terakhir, kalau pemerintah mengatakan tidak setuju langsung batal. Publik saya kasih truf karena pernah terjadi," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan anggota DPR itu juga sempat mengusulkan Pilkada dilakukan serentak untuk menghemat biaya. Menurutnya, jika atribut kampanye dibatasi dan kampanye terbuka ditiadakan, maka pilkada serentak jelas akan menghemat biaya.

"Lebih hemat atribut dibatasi, kampanye terbuka tidak ada. Kampanye harus tematik ditentukan KPU dan tim sukses. Saya bayangkan penyelenggaraan debat di 35 Kabupaten/Kota (di Jateng), kalau satu Kabupaten/Kota ada dua kali debat berati total 70 kali debat. Edukasinya bagus," terangnya.

(alg/ndr)