"Ya, pembicaraan-pembicaraan yang terjadi di koalisi merah putih itu memang sudah mulai mengkerucut pos-pos alat kelengkapan pimpinan DPR maupun MPR. Mungkin juga di DPD. Prinsipnya ini dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2014).
Dia mengatakan persoalan ini menyesuaikan proporsionalitas kursi di DPR. Bagi Mahfudz, bukan persoalan jika Golkar, Gerindra, dan Demokrat mendapatkan jatah Ketua DPR atau Ketua MPR. Misalkan, dia mencontohkan faktanya Golkar merupakan peraih nomor dua terbesar dalam Pileg 2014.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, dia membantah jika hal ini yang membuat perpecahan di internal PPP antara kubu Romahurmuzy dengan Suryadharma Ali. Dia menegaskan yang terjadi di internal PPP lebih disebabkan dinamika kepemimpinan partai.
"Sebenarnya di PPP ini bukan masalah sakit hati ya tapi lebih ke masalah masalah kepemimpinan. Jadi, bukan persoalan koalisi," sebutnya.
Sebelumnya, PPP kubu Suryadharma Ali lewat Sekjen Syaifullah Tamliha mengungkapkan manuver Romahurmuzy atau Romi untuk melengserkan Suryadharma Ali lebih disebabkan kekecewaan pribadi. Pasalnya, Romi kecewa karena tidak ditunjuk SDA sebagai Wakil Ketua DPR. Kontrak politik Koalisi Merah Putih pun diungkap.
"Itulah ada kontrak politiknya. Saya sendiri kok yang ikut merumuskan itu. Ya, kontrak politiknya jelas, ketua DPRnya Golkar, Ketua MPR'nya Demokrat," kata Tamliha.
Jatah kursi Ketua DPR bakal diisi Partai Golkar dan kader anggota Koalisi Merah mengisi posisi empat Wakil Ketua DPR. Sementara, Demokrat mengisi Kursi Ketua MPR.
"Koalisi Merah Putih semua. Ketua MPR dibicarakan lagi dengan Demokrat," sebutnya.
(hat/trq)