Setelah Pecah DPU, Ahok Lebur Dinas Tata Ruang dan P2B Jadi Dinas Penataan Kota

Jakarta - Pemprov DKI berencana melakukan perombakan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ada SKPD yang dipecah menjadi dua yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menjadi DPU Tata Air dan DPU Bina Marga. Tapi ada juga SKPD yang digabung ,yakni Dinas Tata Ruang dan Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B).

“Itu digabung karena memang seharusnya sama, mesti satu, enggak boleh dipisah. Selama ini banyak sekali izin-izin IMB yang mampet di dinas tata ruang. Terus pengawasan juga enggak jalan optimal. Ya karena ada dua dinas itu kan, makanya lebih baik digabung,” kata Ahok saat ditanya wartawan di kantornya, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).

Setelah peleburan ini direalisasikan, nantinya pengurusan IMB hanya di satu dinas saja, yakni Dinas Penataan Kota. Fungsi pengawasan akan disatukan dengan fungsi tata ruang.

Menurut Ahok, kebijakan itu dilakukan selain untuk mengoptimalkan kerja penataan kota juga untuk menghemat anggaran. Pemprov DKI memang sedang berencana merampingkan pegawainya.

Sebelumnya, ada 8.009 jabatan eselon di DKI. Namun setelah Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah disahkan, jumlah itu menyusut menjadi 6.826 jabatan. Dari jumlah itu, ada sekitar 2.000 yang akan dilantik secara massal pada Desember mendatang.

“Memang kita mau menghemat. Kita mau pangkas lebih dari 1.500 jabatan struktural. Hemat duit kan. Ngapain 6.000-7.000 jabatan struktural? Pegawai saja kita mau kurangi dari 72 ribu menjadi 40 ribu,” kata Ahok.

Orang nomor dua di DKI ini menambahkan, setelah digabungkan, pihaknya akan mengevaluasi dan melakukan survey. Pasalnya selama ini dua dinas tersebut banyak dikeluhkan karena marak pungutan liar terkait perizinan bangunan.

(ros/fjp)