SBY Ingin Presiden Baru Berwenang Beri Reward and Punishment ke Kepala Daerah

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin UU Pemda yang baru memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberi reward and punishment kepada kepala daerah. Apa alasan SBY ingin kewenangan tersebut?

"‎Tadi saya sudah singgung bahwa dalam praktik terjadi banyak tataran hukum pemerintahan yang tidak sejiwa dan segaris dengan sistem negara kesatuan," ujar Presiden SBY di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Karena tidak sejiwa itu, Presiden menambahkan, pembangunan ekonomi di daerah-daerah menjadi terhambat. Padahal, pemerintah pusat ingin infrastruktur di daerah meningkat untuk ekonomi masyarakat.

"Kemudian, banyak peluang yang menurut saya hilang. Terutama di bidang pembangunan ekonomi urusan regulasi dan manajemen pemerintahan daerah yang sering tidak kondusif bagi investasi yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerah," ujarnya.

Presiden mengatakan, saat ini banyak daerah yang maju sesuai dengan potensi sumber dayanya. Tetapi ada juga daerah yang punya sumber daya banyak tetapi potensi ekonominya tidak signifikan.

‎"Saya sendiri yang hampir 10 tahun pimpin negeri ini juga lakukan pengamatan dan penilaian. Bahwa memang banyak daerah maju, sesuai dengan potensi dan peluang yang dimiliki oleh daerahnya, tetapi terus terang saya katakan, lebih banyak daerah yang kemajuannnya masih jauh di bawah potensi dan peluang yang mereka miliki," ujarnya.

(rvk/rmd)