Jokowi Diminta Pilih Ajudan yang Profesional dan Bukan Titipan

Jokowi Diminta Pilih Ajudan yang Profesional dan Bukan Titipan

- detikNews
Rabu, 17 Sep 2014 06:15 WIB
Jakarta - Ajudan bagi presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sangat penting dalam memperlancar tugasnya sehari-hari. Untuk itu agar memilih ajudan yang profesional, rekam jejaknya jelas, dan bukan titipan.

"Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono dan timnya sudah melakukan seleksi terhadap para calon ajudan presiden dan wakil presiden. Untuk itu sebaiknya Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla memperhatikan dan mempertimbangkan semua masukan yang disampaikan sebelum memilih ajudannya dari ketiga angkatan di TNI yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri," ujar pengamat kepolisian dan militer Aqua Dwipayana pada Selasa (16/9/2014) saat diminta tanggapannya tentang hal tersebut.

Seperti diberitakan Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono dan beberapa stafnya menyambangi Kantor Transisi siang ini. Kedatangan mereka untuk mempersiapkan calon ajudan bagi Presiden terpilih Joko Widodo dan istrinya Iriana.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menyiapkan calon-calon ajudan Presiden," kata Sekretaris Militer Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono usai melakukan pertemuan tertutup dengan Tim Transisi di kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).

Benny mengatakan, tim-nya sudah melakukan seleksi. Totalnya ada 32 orang yang berasal dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polisi.

Aqua menambahkan, bagi Jokowi memiliki ajudan dari TNI dan Polri yang sesuai dengan standar dan kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, ini baru pertama kali. Sehingga harus sungguh-sungguh dan serius memilih orang-orang yang akan dipercaya mendampinginya selama 24 jam.

"Untuk itu sebaiknya agar memilih ajudan yang profesional, rekam jejaknya jelas, dan bukan titipan. Tiga kriteria itu sangat penting bagi Pak Jokowi sebab para ajudan yang akan mendampingi beliau memiliki peranan yang sangat penting dan strategis," lanjut pakar komunikasi ini yang telah berinteraksi dengan puluhan ribu anggota TNI-Polri baik di dalam maupun di luar negeri.

Anggota Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom ini menambahkan, sebelum menyerahkan semua nama calon ajudan kepada Jokowi, Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono bersama tim telah lebih dulu melaksanakan seleksi calon ajudan tersebut. Seleksinya sangat ketat, obyektif, fair, dan profesional.

Materi yang diuji antara lain meliputi psikotest, rekam jejak masing-masing calon yang datanya dikonfirmasikan ke Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI, visi misi jika menjadi ajudan, postur tubuh, dan wawancara yang sangat mendalam untuk menggali minat dan inisiatif setiap individu.

"Jika menyimak penjelasan dari Pak Benny bahwa yang diajukan jadi calon ajudan sebanyak 32 orang, berarti masing-masing matra dan Polri mengirimkan 6 calon untuk diuji. Mereka semua adalah angkatan 1993 dan 1994. Meskipun awalnya jumlah calon yang dikirim dari tiap-tiap matra dan Polri tidak sama. Semuanya tergantung dari pertimbangan internal institusi yang mengirimkannya," ujar kandidat doktor Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini.

Terkait dengan seleksi calon ajudan tersebut, mantan wartawan Jawa Pos dan Bisnis Indonesia ini menyarankan kepada para ketiga Kepala Staf (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) dan Kapolri agar mengirimkan para anggota terbaiknya untuk ikut seleksi. Itu sangat penting sebab terkait erat dengan citra dan kredibilitas lembaga yang dipimpinnya.

"Para Kepala Staf dan Kapolri harus memilih para anggotanya yang terbaik dan memenuhi persyaratan untuk ikut seleksi ajudan presiden dan calon presiden. Secara tegas harus berani menolak intervensi dari mana pun juga. Ini sangat penting sebab terkait erat dengan citra dan kredibilitas institusi yang dipimpinnya," ujar Aqua.

Jika mengakomodir calon titipan, tambah Aqua yang pernah mengajar Komunikasi di lingkungan TNI-Polri, namun yang diusulkan itu tidak berkualitas, akan merugikan institusi yang dipimpinnya. Apalagi jika kemudian saat dilakukan ujian calonnya itu tidak lulus, pasti akan lebih merugikan dirinya secara individu maupun institusinya.

"Kalau institusi TNI-Polri mau lebih maju dari yang sekarang ini, harus membiasakan mengirimkan orang-orang terbaiknya setiap ikut seleksi terutama untuk kebutuhan eksternal. Setiap individu yang dikirim erat kaitannya dengan kredibilitas lembaga yang diwakilinya," pungkas Aqua yang enam tahun terakhir intens mengamati perkembangan TNI-Polri.

(mpr/aws)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads