Jatah 16 Menteri Bagi Parpol Sinyal Jokowi Menyerah pada Transaksi Politik?

Jakarta -

Jokowi-JK sudah mengumumkan ada 34 kementerian di kabinet mereka. 16 Kementerian itu akan menjadi jatah untuk partai politik. Jatah yang cukup banyak ini menuai kritik. Semoga saja benar ucapan Jokowi, mereka nanti yang masuk benar-benar profesional walau dari Parpol.

"Kami sih berharap banyaknya pengurus Parpol yang mnjadi menteri bukan buah dari transaksi politik atau pmberian hadiah kepada partai pengusung," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Selasa (16/9/2014).

Ade khawatir, bila jatah menteri itu ternyata lebih berat karena transaksi politik, Jokowi akan tersandera kepentingan partai. Bukan untuk kepentingan rakyat.

"Sebab kalau didasarkan pada transaksi atau hadiah, Jokowi akan ribet sendiri karena tidak akan bisa mengontrol menteri-menterinya," terang Ade.

"Selain itu, seperti janji Jokowi, anggota kabinet yang berasal dari Parpol tidak boleh rangkap jabatan seperti menjadi ketua partai, sebab selain konsentrasi akan terpecah, kementerian bisa dalam ancaman, dijadikan sebagai sumber logistik partai," tambahnya.

Ade melanjutkan, walau hak Jokowi untuk memilih menteri-menterinya tapi penting baginya juga untuk jelaskan kenapa memilih mereka sebagai menteri seperti penjelasan soal track record, komitmen, dan prestasi yang bisa meyakinkan ke publik.

"Bahwa mereka memang layak jadi menteri bukan hanya karena mereka anggota partai pengusung," tutupnya.

(mad/ndr)