"Selama posisi tersebut memang Jokowi sendiri yang memilih, mungkin bisa saja proporsional. Saya tidak tahu siapa-siapa saja yang dimaksud orang profesional dari partai politik. Ada dua pertimbangan yang mungkin terjadi. Pertama adalah Jokowi sudah mengantongi 16 nama tersebut," tutur Refly saat berbincang melalui sambungan telepon, Selasa (16/9/2014).
Kemungkinan kedua adalah Jokowi-JK sudah memprediksi pos kementerian mana saja yang mungkin untuk diisi kader partai politik. Meski demikian Jokowi sudah menetapkan Kementerian Pertanian, BUMN, Keuangan, dan ESDM tak akan diisi kader partai politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirinya memandang Jokowi memang mencari profesional untuk mengisi kursi kabinet. Namun Refly heran karena ada pos kementerian yang diplot untuk diisi kader partai politik.
"Kita harus bisa membedakan antara presidensial dengan parlementer. Visi dan misi Jokowi-JK harus diimplementasikan, jadi kalau memakai orang parpol apakah tidak terjadi benturan? Kalau parlementer, yang diberikan mandat itu kan parpolnya," kata dia.
Anggota Tim Pakar Seleksi Menteri ini juga tidak menafikan bilamana ada anggota parpol yang profesional. Setidaknya sebagian kader parpol yang dianggap profesional telah diusulkan melalui Program Seleksi Menteri dan dapat dilihat di sini.
(bpn/erd)