Sekjen PDIP: Menteri dari Parpol Wajar, Asal Jangan Insinyur Jadi Menkes

Jakarta - Presiden Terpilih Joko Widodo‎ menyatakan akan memberikan 16 kursinya untuk kalangan partai politik. Menurut PDIP, jatah untuk parpol dalam kabinet ini wajar.

"Ini kan sistemnya melalui partai politik. Wajar dong, di negara manapun pasti ada rekrutmen dari parpol," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Tjahjo menuturkan, tak masalah apabila orang tersebut berasal dari partai politik. Yang penting orang tersebut memang kompeten menangani tugasnya bekerja di kabinet kerja Jokowi.

‎"Jangan yang berlatar belakang teknik kemudian menjadi Menteri Kesehatan misalnya. Orang tersebut harus teruji dan mampu mengikuti irama kerja Pak Jokowi," kata Tjahjo.

Meski ada 16 kementerian yang diperuntukkan bagi partai politik, namun bukan berarti ini merupakan ajang bagi-bagi kursi. Sejak awal, partai koalisi Jokowi-JK berkomitmen untuk tidak bagi-bagi kursi. Syarat tidak diperbolehkannya rangkap jabatan menteri dan elite parpol juga dirasa Tjahjo merupakan gagasan yang baik.
‎
"‎Saya kira itu (syarat menteri tidak boleh rangkap jabatan parpol) cukup efektif. Jangan sampai pembantu presiden punya tugas rangkap-rangkap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik," tuturnya.

(dnu/trq)