PDIP: Kepala Daerah Dipilih DPRD Seperti Balik ke Zaman Jadul

Jakarta - Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan jika usulan Pilkada secara tidak langsung yang diusung sejumlah fraksi Koalisi Merah Putih bisa merusak demokrasi karena hanya kepentingan politik jangka pendek. Dia pun menyindir sistem ini mengembalikan ke zaman dulu.

"Yang pertama ini kan menunjukan bahwa kita seperti kembali ke zaman jadul. Bahwa kedaulatan di tangan rakyat itu kan merupakan hal melahirkan pemimpin-pemimpin dari semua partai yang betul-betul merakyat dan terbukti mempunyai kinerja yang baik," ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Dia mengatakan jika kepala daerah seperti Joko Widodo, Ridwan Kamil, hingga Basuki Tjahaja Purnama merupakan tokoh yang dilahirkan oleh rakyatnya. Jika, sistem tidak langsung ini diterapkan maka membuat demokrasi rusak dan mundur.

"Jadi, saya melihat keinginan ini sebenarnya bisa merusak demokrasi kita. Dalam jangka panjang karena kalau alasannya pragmatisme dan politik uang ya kita atur dengan mengetatkan aturan main yang ada," sebut politikus yang juga Wakil Ketua DPR itu.

Pramono pun menyindir kalau ada anggapan sistem pilkada tidak langsung ini justru menghemat biaya anggaran. Dia mencontohkan sebagai perbandingan ketika Jokowi menjadi Walikota Solo dalam dua periode.

"(Walikota Solo) Periode pertama kan dipilih DPRD dan periode kedua dipilih langsung. Waktu langsung beliau mendapatkan 91 persen lebih, biayanya kecil sekali. Termasuk saat jadi Gubernur DKI kecil sekali, saya termasuk tahu kan urusan pendanaannya," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah fraksi di Koalisi Merah Putih di DPR sepakat untuk mengusulkan RUU Pilkada agar dipilih lewat DPRD dan bukan langsung oleh rakyat. Usulan ini masih akan dibahas lagi dalam rapat Panja.

(hat/rmd)