PKS: Pemilihan Langsung Legislatif Juga Rawan Korupsi

Jakarta - Sejumlah fraksi DPR mewacanakan pemilihan kepala daerah tak langsung lewat DPRD dalam RUU Pilkada. Namun KPK menyebut kepala daerah terpilih melalui sistem tersebut bisa menjadi ATM berjalan DPRD. Bagi PKS, pemilihan legislatif DPR yang dilaksanakan secara langsung juga rawan korupsi.

"‎Pilkada langsung yang selama ini berjalan memunculkan high cost democracy, bahkan menurut KPK-pun itu juga mendorong praktik korupsi, sebagaimana DPR dengan pemilihan langsung dan suara terbanyak saja, biaya politik juga bisa membengkak, dan ini bisa menjadi motif korupsi," tutur Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).

PKS juga merupakan anggota Koalisi Merah Putih yang ‎mendukung Pilkada dilakukan lewat DPRD. Lebih lanjut Mahfudz menjelaskan, untuk meminimalisir korupsi di tingkat DPRD dalam konteks Pilkada tak langsung, ada cara yang bisa ditempuh.

"‎Harus dibuat mekanisme yang meminimalkan politik uang di tingkat DPRD," ujar Mahfudz.

Gelombang penolakan terhadap rencana Koalisi Merah Putih untuk menghapus Pilkada ‎langsung terus bermunculan. KPK menjadi salah satunya dengan menyatakan mekanisme Pilkada tak langsung bisa menjadikan kepala daerah terpilih sebagai mesin uang DPRD yang telah mensukseskan kepala daerah tersebut.

"Pilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan korupsi demokrasi. Walaupun dengan dalih apapun. Kepala daerah terpilih potensial ATM anggota DPRD setempat," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada detikcom.

(dnu/rmd)