Tim Transisi Minta Pemerintah Ungkap Oknum Gadungan yang Kegesitan

Jakarta - Tim Transisi Jokowi-JK meminta pemerintah menguak oknum yang mengatasnamakan Tim Transisi yang kegesitan mendekati menteri dan BUMN. Gara-gara ulah oknum itu, Seskab Dipo Alam mengeluarkan surat edaran tentang tata cara koordinasi dan komunikasi para bawahan SBY dengan Tim Transisi. Bahkan SBY juga mengkritik Tim Transisi.

"Kami mengharapkan jajaran pemerintah untuk tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan siapa orangnya itu," tegas Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto di Hotel The Dharmawangsa, Jl Brawijaya, Jaksel, Minggu (7/9/2014) di sela-sela silaturahmi FPDIP DPR.

Hasto menjawab pertanyaan wartawan tentang apakah Tim Transisi melakukan penelusuran internal terhadap mereka yang mengaku dari Tim Transisi yang melakukan pendekatan ke kementerian dan BUMN.

Hasto menegaskan, pada prinsipnya kelembagaan Tim Transisi yang dibentuk Jokowi adalah untuk menjalin komunikasi dan hanya dilakukan oleh kepala staf Rini Soemarno yang dibantu para deputi. "Berarti tidak ada yang memiliki (wewenang) untuk melakukan koordinasi di luar itu," tegas Hasto.

"Kami pun mengimbau seluruh jajaran kementerian bahwa komunikasi formal hanya boleh dijalankan oleh Tim Transisi, di luar itu hanya bentuk partisipasi," jelasnya.

Hasto tidak memungkiri bahwa orang yang bergerak atas nama Tim Transisi itu mungkin ingin mendapat informasi dari pemerintahan SBY. "Tapi dalam hukum ketetanegaraan kita, suatu disiplin dalam menjalankan koordinasi harus sesuai dengan siapa yang punya mandat dan legalitas sangat penting untuk ditertibkan," ungkap Hasto yang juga Wasekjen PDIP ini.

Pada Jumat lalu, Seskab Dipo Alam menyebut ada orang yang mengaku Tim Transisi yang bergerak kegesitan. Karena itulah dia merilis surat edaran yang berisi tata cara koordinasi dan komunikasi para jajaran SBY dengan Tim Transisi. (Baca: Dipo: Ada yang Ngaku Tim Transisi Tapi Kegesitan, Datang ke Menteri dan BUMN).

Tim Transisi tidak menampik adanya oknum Tim Transisi gadungan yang datang ke kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tim Transisi pun meminta maaf ke pemerintah. "Kami dari Kantor Transisi minta maaf ke pemerintah jika ada pihak-pihak yang entah bagaimana menggunakan nama transisi, menggunakan nama Pak Jokowi-JK untuk berinteraksi dengan mereka," kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto.

Pernyataan itu disampaikan Andi kepada sejumlah awak media di Kantor Transisi, Jalan Situbondo No.10, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014). (Baca: Ada Oknum Gadungan, Tim Transisi Minta Maaf ke Pemerintah).

(nrl/nrl)