"Kami tanggapi kritik SBY tersebut, kami memahami ini adalah masa pemerintahan periode SBY, kami tidak ada niatan sedikit pun untuk mengganggu dan mencampuri urusan (pemerintahan SBY),"kata Deputi Tim Transisi yang juga Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto menyatakan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan tentang kritik SBY pada Jumat lalu. Hasto ditemui di Hotel The Dharmawangsa, Jl Brawijaya, Jaksel, di sela-sela silaturahmi FPDIP DPR, Minggu (7/9/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang kami memahami kritikan yang disampaikan Pak SBY, tapi di sisi lain kami memiliki banyak relawan yang juga ingin terlibat, pada dasarnya semua pihak yang terlibat ingin terjun langsung dan mereka melakukannya secara terbuka," ujarnya.
Hasto menegaskan, pihak yang memiliki otoritas langsung berkomunikasi dengan pemerintahan SBY adalah staf yang ditunjuk Jokowi yang diketuai Rini Soemarno.
"Dalam hal koordinasi, kami kini berencana untuk berkomunikasi dengan Mensesneg maupun Kemenko Polhukam dan Menko Perekonomian. Kami ingin menertibkan mekanisme koordinasi," ujarnya.
Presiden SBY sebelumnya menegaskan dirinya masih bertanggung jawab penuh hingga 20 Oktober mendatang untuk menjalankan pemerintahan. SBY juga menjelaskan batasan apa saja yang harus dipatuhi oleh tim transisi bentukan Jokowi-JK dalam berdiskusi dengan kabinetnya.
"Jadi kalau cara pandang atau mind setnya kita harus lakukan bersama-sama, perencanaannya bersama-sama, pengelolaan masalahnya bersama-sama, mengatasi subsidi bersama-sama, saya katakan keliru," tegas SBY.
"Sampai 20 Oktober, segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan kita, saya yang bertanggungjawab," lanjutnya lagi.
(spt/nrl)