Agung Laksono: Golkar Penyeimbang Pemerintahan, Tapi Tidak Apriori

Yogyakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyatakan Partai Golkar sudah menyatakan diri untuk berada di luar pemerintahan Jokowi-JK. Golkar harus menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan.

"Dalam sikap politik itu, nggak bisa dalam berpolitik itu rigid. Jadi penyeimbang tapi bukan apriori dengan apa yang dilakukan pemerintah," kata Agung Laksono menjawab pertanyaan wartawan seusai acara Diskusi Panel Nasional 'Prospek & Strategi Partai Golkar dalam Membangun Kekuatan Baru 2014-2019' di Hotel Inna Garuda, Minggu (7/9/2014).

Menurut Agung, kalau keputusan pemerintah itu bagus, cocok program-programnya, memperkuat daya saing bangsa, mencerdaskan rakyat, harus didukung. "Ya harus didukung, meski kita di luar pemerintahan," katanya.

Namun lanjut dia, kalau ada sesuatu yang dianggap bertentangan dengan hal-hal tersebut, Golkar harus bisa mengatakan tidak. "Kalau ada sesuatu yang bertentangan, kita bisa katakan tidak," tegas dia.

Agung menambahkan kekuatan penyeimbang yang dimaksud adalah penyeimbang yang konstruktif. Penyeimbang yang berdasarkan kemitraan. "Tidak sebagai musuh atau mau menggulingkan tapi membangun dan gotong royong," katanya.

Menurutnya Partai Golkar harus fleksibilis, kadang mendukung, kadang menolak. Golkar sudah punya banyak pengalaman mendukung pemerintahan. Namun belum pernah oposisi atau secara apriori menolak rencana atau kebijakan dari pemerintah.

"Golkar mitra kritis di pemerintahan ke depan. Menjadi lawan, jika kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak berpihak pada rakyat, bangsa, dan negara. Namun harus didukung jika pemerintahan nanti kebijakannya sesuai visi dan misi untuk kepentingan rakyat. Kita bisa menjadi lawan dan kawan baik oleh pemerintah," katanya.

Saat diskusi Agung mengajak kader-kader Golkar tidak melihat ke belakang agar langkah-langkah kongkrit ke depan menjadi lebih baik lagi. Dia mengakui perolehan suara Golkar dalam pemilu legislatif dan pilpres mengalami kemerosotan. Hal itu juga terjadi pada pemilu 2009 dan 2014.

"Kita harus bangun, harus kerja keras untuk memperkuat kelembagaan agar Partai Golkar menjadi partai modern berbasis kerakyatan," pungkas dia.

(bgs/nrl)