Perludem: Sistem Presidensial, Kepala Daerah Juga Harus Dipilih Langsung

Jakarta - Pemilihan kepala daerah menjadi wacana perdebatan dalam RUU Pilkada yang sedang digodok DPR. Jika sistem politik Indonsia menganut presidensial, maka kepala daerah seyogianya dipilih secara langsung oleh rakyat. Bukan perwakilan melalui DPRD.

"Tafsir terhadap pasal 18 ayat 4 UUD itu harus komprehensif. Kita ini kan menganut sistem presidensial, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dalam presidensil, maka mekanisme yang sama juga harus diterapkan pada lembaga eksekutif di bawahnya, provinsi dan kabupaten kota," ujar Ketua Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat berbincang dengan detikcom, Minggu (7/9/2014).

Menurut dia, tidak ada di dunia ini negara yang presidennya dipilih langsung, namun lembaga eksekutif di bawahnya dipilih tidak langsung. Penerjemahan terhadap pasal 18 ayat 4 soal pemilihan secara demokratis harus diterapkan secara konsisten, tidak setengah-setengah.

'Dalam sistem presidensial dan otonomi daerah, produk otonomi daerah itu kan DPRD dan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Kita akan menghadapi problem legitimasi jika kepala daerah dipilih tidak secara langsung," jelasnya.

Titi juga menolak argumentasi soal biaya politik yang tinggi jika pemilihan dilakukan secara langsung. Menurut dia, tidak fair jika membenturkan antara hak-hak warga negara untuk menentukan pemimpinnya secara langsung dengan biaya politik. Padahal wacana soal biaya politik sudah pernah dibahas di DPR dan menghasilkan sebuah kesimpulan untuk menekan biaya politik. Salah satunya dengan pilkada langsung serentak.

"Nah, kenapa tidak ini yang didorong soal pilkada langsung serentak. Ini yang bisa tekan biaya politik yang tinggi. Kalau melalui DPRD, ini langkah mundur demokrasi," pungkas Titi.

(rmd/nrl)