Pilkada Lewat DPRD Bukti Kemunduran Demokrasi dan Inkonsistensi Parpol

Jakarta - Mayoritas fraksi di DPR RI ramai-ramai berubah pandangan politik soal RUU Pilkada yang masih dibahas sampai saat ini. Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD masuk dalam RUU Pilkada.

Ketua Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan jika draf pemilihan kepala daerah disetujui dalam RUU Pilkada, maka keputusan politik tersebut merupakan kemunduran dalam demokrasi di Indonesia.

"Sebenarnya pembahasan ini mundur lagi. Mundur dalam konteks pemenuhan hak-hak warga negara dalam menentukan pemimpin daerahnya," ujar Titi saat berbincang dengan detikcom, Minggu (7/9/2014).

Menurut Titi, bukan hanya hak-hak warga negara, dinamika yang berkembang dalam pembahasan RUU Pilkada menunjukkan para politisi Senayan dan pemerintah sedang mempertontonkan drama politik mereka. Dia beralasan, di awal bergulirnya RUU Pilkada, posisi pemerintah mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara fraksi-fraksi di DPR berseberangan dengan pemerintah, menolak pemilihan melalui DPRD karena hal itu kembali ke sistem lama.

Namun kini tanpa alasan ideologi yang jelas, lanjut Titi, posisi pemerintah dan DPR berkebalikan. Pemerintah saat ini justru mendukung pemilihan kepala daerah langsung. Sementara mayoritas fraksi mendorong pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Secara terbuka mereka mempertontonkan politiknya bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan elite sendiri. Ini bukan hanya kemunduran, tapi juga inkonsistensi nyata dari sikap fraksi-fraksi di parlemen. Mereka tidak punya posisi politik yang jelas terkait dengan pilkada langsung," pungkasnya.

(rmd/nrl)