Pemerintah dan Separatis Ukraina Sepakat Gencatan Senjata

Moskow, -

Pemerintah dan kelompok separatis Ukraina menandatangani gencatan senjata di mana kesepakatan tersebut meningkatkan harapan akan akhir konflik yang telah mendera timur Ukraina hampir 5 bulan terakhir ini. Keputusan ini dibuat atas dasar panggilan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dilansir dari CNN, Jumat (5/9/2014), penandatanganan kesepakatan gencatan senjata dilakukan hari ini. Dalam pernyataannya, Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengaku telah memerintahkan jenderalnya untuk menghentikan saling serang dari pukul 06.00 waktu setempat.

Menurut Poroshenko, Presiden Rusia Vladimir Putin disebut memanggil para pemimpin kelompok separatis yang melanggar hukum bersejata di Donbas (wilayah timur Ukraina) untuk gencatan senjata. Para pimpinan kelompok ini pun diminta menandatangani protokol gencatan senjata di Belarus.

Menteri Luar Negeri Ukraina pun telah diminta Poroshenko untuk memantau kepatuhan gencatan senjata ini. Begitu pula dengan organisasi untuk keamanan dan kerjasama di Eropa di mana pihaknya telah memiliki pengamat internasional di Ukraina.

"Seluruh dunia berusaha untuk perdamaian, seluruh Ukraina berusaha untuk perdamaian, termasuk jutaan warga Donbas," ujar Poroshenko.

"Nilai tertinggi adalah kehidupan manusia. Kita harus melakukan segala kemungkinan dan ketidakmungkinan untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengakhiri penderitaan rakyat," sambungnya.

Melalui twitternya, kelompok separatis Republik Rakyat Donetsk juga telah mengatakan gencatan senjata telah ditandatangani dan mulai berlaku pada pukul 18.00 waktu setempat. Meski begitu pemimpin separatis mengatakan dalam jumpa pers usai penandatanganan kesepakatan bahwa gencatan senjata tidak berarti akhir dari Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhanks.

Pembicaraan di Ibukota Belarus, Mink, membawa bersama-sama para pemimpin kelompok separatis dengan mantan Presiden Ukaina Leonid Kuchma serta perwakilan Rusia. Meski begitu, rincian perjanjian gencatan senjata belum diketahui.

Setelah berbicara dengan Poroshenko minggu ini, Presiden Rusia Vladamir Putin menetapkan sebuah rencana perdamaian tujuh poin dengan pikiran untuk membentuk dasar negoisasi. Ini termasuk dengan berhentinya operasi militer ofensif dari kedua pihak di Donetsk dan Luhanks. Selain itu juga mengenai pemantauan internasional gencatan senjata, pertukaran tawanan serta pembukaan koridor kemanusiaan untuk memungkinkan bantuan untuk mencapai warga sipil.

"Integritas teritorial Ukraina dan kemerdekaan tidak untuk negoisasi. Mereka tetap seperti semula," posting Poroshenko di Twitter sebelumnya.

(ear/kha)