Soal Cawagub Ahok, Pengamat: Lebih Baik Duda daripada Kawin Paksa

Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebentar lagi akan naik jabatan menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo yang juga naik jabatan jadi Presiden RI. Namun, kursi cawagub pengganti Ahok ini menjadi panas, setelah PDIP dan Gerindra pecah kongsi.

Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, menilai jika seteru PDIP‎ dan Gerindra sebagai pasangan pengusung Jokowi-Ahok di Pilgub DKI, tak menemukan pendamping Ahok yang pas, maka tidak melanggar UU jika kursi Wagub lebih baik kosong.

"Apakah gubernur suka dengan wakil gubernur yang tidak mampu diajak bekerjasama? Daripada kawin paksa gubernur, sudah jadi duda saja kalau kawin paksa dia tidak suka," kata Irman dalam diskusi di gedung Persada Sasana Karya, Jalan Suryopranoto, Jakpus, Jumat (5/9/2014).

Irman mengatakan, dalam prinsip ketatanegaraan jabatan kosong harus diisi karena wakil gubernur adalah pembantu gubernur dan pemberi pertimbangan. Tapi seorang wagub dalam menjalankan fungsinya juga harus bisa bekerja sama.

"Jangan sampai kita pilih wagub tapi dia merasa seperti gubernur," ujarnya.

Idealnya kata Irman, PDIP dan Gerindra bisa menyepakati satu nama dan bisa cocok dengan Ahok sebagai wakil gubernur. Tapi soal sepakat satu nama saja tampaknya masih belum ada kejelasan.

‎"Jadi lebih bagus mana dia dinikahkan berantem terus atau dia tidak mau nikah, mungkin lebih stabil pemerintahan," tutur Irman.

Lalu bagaimana jika di tengah jalan Ahok mengundurkan diri atau ada sesuatu yang membuat dia tak bisa selesaikan jabatan?

"Mendagri menunjuk Plt, karena bagaimanapun secara organisasi gubernur juga pembantu presiden. Pemerintahan tidak bisa kosong, maka pemerintah pusat bisa kirim plt," terangnya.

"Sekarang apakah sulit cari wagub? Ngga sulit sebenarnya, karena banyak alternatif," lanjut Irman.

"Oleh Undang-undang, yang mau menikah ini gubernur, jadi parpol nggak bisa paksakan. Orang yang baik ini banyak di republik ini dan tidak harus PDIP dan Gerindra," tambahnya lagi.‎

(bal/kha)