Seberapa Mendesak RUU Pilkada Disahkan DPR? Ini Kata Mendagri

Jakarta - Mayoritas fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ingin agar Pilkada dilakukan melalui DPRD daripada pemilihan langsung. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah belum menentukan sikap yang jelas akan hal tersebut.

"Pemerintah tidak terlalu ketat soal itu. Asal prinsip-prinsipnya, kalau langsung maka penghematan harus dilakukan. Penghematan karena sudah 330 sekarang kepala daerah yang tersangkut perkara hukum dan korupsi. Ini yang harus kita jaga bersama-sama supaya ke depan bisa baik lagi," kata Gamawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/8/2014).

"Kalau misalnya langsung, tentu harus serentak, kemudian pembatasan dana kampanye supaya tidak memberatkan calon-calonnya," sambung Gamawan.

Gamawan juga berkomentar mengenai seberapa mendesak RUU tersebut untuk disahkan oleh DPR. Menurutnya, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), hanya kurang RUU Pilkada yang belum dibahas.

"Kalau tidak UU 32 yang dulu itu kan dibagi 3 UU, UU Pemda sudah jadi, UU Desa sudah oke, tinggal UU Pilkada ini. Tinggal 1 ini, kan tidak mungkin 2 disetujui, 1 lagi tidak. Nanti akan terganggu di dalam hal menjalankan operasional pemerintah di daerah," ucap Gamawan.

Gamawan juga belum mengatakan secara jelas bagaimana sikap pemerintah dalam pembahasan RUU Pilkada tersebut. Saat disinggung, apakah pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini tidak demokratis, Gamawan mengatakan bahwa dalam UUD 1945 demokrasi dapat diwakilkan.

"Sebenarnya kalau UUD 1945 tidak menyebutkan direct demokrasi ya, UUD hanya menyebutkan secara demokratis. Ada yang mengatakan, demokrasi Pancasila kan demokrasi perwakilan, ada yang mengatakan ini langkah mundur kalau kembali ke DPRD. Seputar itulah yang akan kita bahas lebih lanjut. Tinggal itu isunya," tutur Gamawan.

(dha/kha)