Ogah Balik ke Zaman Orba, Jadi Alasan Hanura Tolak Pilkada Lewat DPRD

Jakarta - Ketua DPP Hanura Ali Kastela menyebut Pilkada melalui DPRD justru rawan politik uang antara calon kepala daerah dengan anggota DPRD. Ali menyebut pemilihan tak langsung malah mengembalikan demokrasi ke zaman Orde Baru.

"Itu kayak zaman lama lagi balik di Orba. Masak begitu? Lagian sistem ini jadi bisa rawan permainan money politics," ujar Ali saat dihubungi, Jumat (5/9/2014).

Sistem Pilkada langsung menurut dia sudah baik. Namun diakui perlu perbaikan pada sistem, di antaranya penggunaan data elektronik.

"Yang ada sekarang sudah bagus. Cuma lebih baik disempurnakan kayak pakai electric. Metode e-KTP sekarang dimaksimalin dong buat perbaikan ini," kata Anggota Komisi VII DPR itu.

Pilkada langsung memang membutuhkan biaya besar. Namun masyarakat bisa berpartisipasi menentukan pemimpin di daerahnya.

"Itu konsekuensi dalam sistem demokrasi, biaya besar betul karena
banyak aspek yang harus dilakukan. Tapi, kalau sistem enggak langsung juga bukan jaminan biaya lebih sedikit," sebutnya.

Panja RUU Pilkada sudah memutuskan 2 opsi untuk dibahas dalam rapat lanjutan pada 9 dan 10 September mendatang.

Opsi pertama, gubernur, walikota dan bupati dipilih langsung oleh masyarakat seperti saat ini. Opsi kedua, pemilihan kepala daerah di tiga tingkatan tersebut dilakukan melalui DPRD.

(hat/fdn)