Soal Kartu Rusun, Bank DKI: Ada Perbedaan Pendekatan Dengan Dinas Perumahan

Jakarta -

Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama sempat mengomel kepada Bank DKI. Pasalnya Ahok meminta Bank DKI tersebut membuat kartu pembayaran sewa rusun yang memuat identitas dan foto, sama seperti yang sudah dibikin untuk PKL.

Namun alih-alih mencetak kartu yang sama, Bank DKI justru membuat kartu biasa yang tidak ada foto dan nama. Kartu itu juga tidak bisa berfungsi sebagai kartu ATM. Direktur Bank DKI Eko mengungkapkan memang ada perbedaan instruksi soal pembayaran sewa rusun.

“Enggak. Ini sebetulnya beda konsep approach pembayaran saja. Karena kemarin itu (pengelola) rumah susun memang mendorong kesadaran (para penghuni) membayar, tapi sekarang jadi pendekatannya lebih memaksa. Jadi di-autodebet,” kata Eko Budiwiyono.

Hal ini dikatakannya usai menemui Ahok bersama Direktur Operasional DKI Martono Soeparto serta Koordinator Sekretarian Bank DKI Zulfarshah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).

Eko mengatakan pihaknya sengaja membuat konsep kartu virtual account yang tidak bisa sekaligus berfungsi menjadi ATM itu. Padahal, akunya, Bank DKI sudah pernah berhasil menerapkan sistem pembayaran autodebet seperti yang diterapkan pada PKL.

Namun dia tidak menjelaskan secara rinci mengapa kemudian pendekatan yang digunakan kemudian jadi berbeda dengan yang ada di dinas perumahan. Dia hanya menyebut setelah Ahok memberi arahan beberapa waktu lalu, dia sempat bertemu dengan pihak Dinas Perumahan.

Tetapi ada perbedaan pendekatan antara skema yang diinginkan Ahok dengan Dinas Perumahan. “Pertemuan memang ada, hanya memang approachnya yang agak beda,” ucap Eko.

Sementara itu, Martono Soeparto menyatakan bahwa mereka tak membuat sistem autodebet, karena berharap Dinas Perumahan yang akan turun langsung memungut uang sewa rusun.

“Kalau autodebet itu bank yang lebih proaktif. Kalau yang (kartu) kemarin itu Dinas Perumahan yang aktif, dia bisa memonitor sendiri, siapa yang gak bayar dan sebagainya,” ucap Martono pada kesempatan yang sama.

Adapun Zulfarshah tak mau berkomentar banyak soal perbedaan instruksi dari Ahok dan Dinas Perumahan soal kartu rusun. “Saya nggak komentar soal itu. Pokoknya kalau urusan kartu sudah selesai,” ucapnya.

Zulfarshah hanya menegaskan, Ahok menyampaikan ide pembayaran rusun dengan kartu yang dilengkapi foto itu, kepada Dinas Perumahan. Kemudian dari Dinas, ide itu diteruskan kepada pihaknya. Tetapi saat ditanya mengapa hasilnya tak sesuai harapan awal Ahok, dia mengelak.

“Aku kemarin nggak ikut. Sekarang Pak Wagub sudah langsung instruksi ke Bank DKI. Ini pokoknya masalah kartu sudah selesai ya,” ucapnya sambil berlalu.

(ros/gah)