KY Telaah Penghentian Penyidikan Kasus Pajak Miliaran Rupiah

Jakarta - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Muhammad Razzad menghentikan penyidikan kasus kasus pajak miliaran rupiah yang tengah diusut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Atas hal itu, Komisi Yudisial (KY) tengah menelaah kasus tersebut.

‎"Laporan sudah kami terima tanggal 1 September 2014, sedang dalam proses telaah," kata Ketua KY Suparman Marzuki kepada detikcom, Kamis (4/9/2014).

‎Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praperadilan hanya mengadili putusan yang telah memasuki pokok perkara. Pasal 77 KUHAP menyatakan kewenangan praperadilan diatur ketat yaitu untuk memeriksa dan memutus sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Sehingga KY juga akan mendalami siapa yang berhak menghentikan proses penyidikan dan siapa yang menentukan sah atau tidak penghentian itu.

"Itu yang akan kita telaah," ujar Suparman.

Kasus ini bermula ketika Ditjen Pajak menemukan nota pajak fiktif pada tahun 2009. Selidik punya selidik, hal itu dilakukan oleh perusahaan Permata Hijau Group (PHG). Dirjen Pajak langsung gerak cepat dan menetapkan salah satu manajer PHG, Toto Chandra sebagai tersangka pada tahun 2009.

Belum selesai disidik, Toto mengajukan permohonan penghentian penyidikan ke PN Jaksel dan dikabulkan. Ditjen Pajak menilai hal itu melanggar KUHAP.

(vid/asp)